Ironi Kemanusiaan: Privilese PPPK di Program MBG dan “Luka Lama” Nakes-Guru Honorer
Oleh: Nasrul Zaman (Akademisi USK - Analis Kebijakan Publik).
KUPAS.co - Dalam diskursus kebijakan publik, prinsip keadilan (equity) adalah ruh dari setiap keputusan negara. Namun, kabar mengenai rencana pengangkatan tenaga kesehatan (nakes) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah memicu gelombang tanya yang menyentuh relung hati nurani. Di saat para nakes di RSUD, Puskesmas, dan guru honorer di pelosok negeri masih terpasung dalam ketidakpastian status selama puluhan tahun, munculnya "jalur cepat" bagi petugas program baru ini terasa seperti tamparan keras bagi mereka yang telah lama berbakti.
Ini bukan sekadar kecemburuan sosial, melainkan sebuah tragedi kebijakan. Kita sedang menyaksikan bagaimana negara seolah mengalami "amnesia sejarah" terhadap pengabdian mereka yang telah bertaruh nyawa dan waktu demi tegaknya layanan dasar publik.
Amnesia Sejarah: Melupakan Pahlawan Pandemi
Mari kita segarkan ingatan kolektif bangsa. Belum genap tiga tahun kita keluar dari cengkeraman pandemi COVID-19. Saat itu, nakes di Rumah Sakit dan Puskesmas adalah garda terakhir yang berdiri tegak. Mereka bekerja melampaui batas jam manusiawi, menggunakan APD pengap belasan jam, hingga tidak sedikit yang gugur di medan tugas meninggalkan anak dan pasangan yang tak sempat mengucapkan selamat tinggal.
Saat itu, narasi pemerintah begitu manis: "Nakes adalah Pahlawan." Namun, pascapandemi, pahlawan ini kembali ke realitas pahit. Banyak dari mereka masih berstatus tenaga kontrak daerah atau honorer dengan upah di bawah UMR, tanpa jaminan hari tua, dan yang paling menyakitkan: tanpa kejelasan kapan akan diangkat menjadi ASN atau PPPK.
Kini, program MBG hadir sebagai primadona baru. Tentu, keberadaan nakes di program MBG penting untuk mengawasi kualitas gizi. Namun, memberikan karpet merah berupa status PPPK kepada petugas program yang baru seumur jagung, sementara nakes RS yang telah "berdarah-darah" diabaikan, adalah sebuah cacat etika dalam manajemen SDM aparatur negara.
Ketimpangan Ekstrem: Potret Guru Honorer dan "Anak Emas" MBG.
Ketimpangan ini semakin menyayat jika kita menengok nasib guru honorer. Di pelosok Aceh hingga Papua, masih banyak guru yang mengabdi selama 15 hingga 20 tahun. Mereka mengajar di sekolah-sekolah reot, kadang tanpa gaji selama berbulan-bulan, hanya mengandalkan "uang lelah" dari dana BOS yang nilainya tidak cukup untuk membeli beras satu karung. Mereka adalah penjaga nyala api literasi bangsa, namun nasib mereka digantung dalam ketidakpastian birokrasi yang berbelit.
Bandingkan dengan rencana petugas MBG. Seorang petugas yang baru bergabung tahun ini dalam program MBG langsung dijanjikan status PPPK. Secara ekstrem, kita melihat sebuah anomali: seorang guru yang sudah mengabdi 20 tahun harus mengikuti tes berkali-kali dengan kuota yang terbatas, sementara petugas di program baru (MBG) mendapatkan jalur afirmasi yang begitu mudah. Di mana letak keadilan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara jika implementasinya bersifat diskriminatif?
Analisis Regulasi: Antara Mandat dan Politik Anggaran.
Secara regulasi, pengangkatan PPPK seharusnya didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab-ABK) yang matang, sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018. Pemerintah seringkali berdalih bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK terkendala oleh kemampuan fiskal daerah.
Namun, argumen "tidak ada anggaran" ini menjadi gugur secara moral ketika pemerintah mampu menyediakan anggaran besar untuk rekrutmen PPPK pada program-program baru yang bersifat top-down. Jika anggaran tersedia untuk petugas MBG, mengapa anggaran tersebut tidak diprioritaskan untuk menuntaskan tunggakan pengangkatan nakes dan guru honorer yang sudah ada di basis data BKN sejak lama?
Kebijakan ini menunjukkan adanya political will yang selektif. Pemerintah tampaknya lebih tertarik membangun citra melalui program-program baru yang populer secara elektoral, daripada menyelesaikan "utang" kemanusiaan kepada para pengabdi lama. Ini adalah bentuk cherry-picking policy yang merusak tatanan manajemen birokrasi nasional.
Menggugat Hati Nurani Pemerintah
Kita perlu bertanya kepada para pengambil kebijakan: apakah pengabdian puluhan tahun tidak lebih berharga daripada status petugas di program baru?
Nakes di RS dan Puskesmas berhadapan langsung dengan kematian dan penyakit setiap hari. Guru honorer berhadapan dengan masa depan generasi bangsa. Sedangkan petugas MBG meskipun penting perannya bersifat suportif pada distribusi logistik gizi. Memberikan privilese PPPK pada petugas MBG tanpa menyelesaikan masalah honorer lama adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah seolah melihat nakes dan guru dengan sebelah mata. Sebelah mata lainnya terlalu fokus pada statistik keberhasilan program baru tanpa mau menengok luka di sektor fundamental yang sudah lama menganga. Jika pola ini diteruskan, maka profesi nakes dan guru di instansi layanan publik akan kehilangan daya tariknya. Generasi muda akan lebih memilih menjadi petugas program-program temporer yang menjanjikan status ASN cepat, daripada menjadi bidan desa atau guru garis depan yang pengabdiannya seolah dianggap "sampah" oleh sistem.
Jalan Keluar: Prioritas, Bukan Rivalitas
Penulis tidak mengatakan bahwa petugas MBG tidak layak mendapatkan kesejahteraan. Namun, dalam manajemen publik yang sehat, harus ada skala prioritas berdasarkan masa kerja dan kontribusi historis.
1. Selesaikan Tunggakan Honorer: Pemerintah harus menuntaskan pengangkatan nakes dan guru honorer yang sudah masuk database sebelum membuka formasi PPPK untuk program baru seperti MBG.
2. Audit Keadilan Formasi: Kemenpan-RB dan BKN harus melakukan audit terhadap distribusi formasi PPPK. Jangan sampai ada sektor yang "over-supply" ASN hanya karena itu program titipan, sementara RS dan sekolah kekurangan tenaga tetap.
3. Hargai Masa Bakti: Tambahkan poin afirmasi yang signifikan bagi nakes dan guru yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, sehingga mereka tidak perlu bertarung di lapangan yang sama dengan lulusan baru atau petugas program baru.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah besar untuk bangsa, namun ia tidak boleh dibangun di atas rasa sakit hati para pengabdi negeri lainnya. Jangan sampai program gizi ini justru menghasilkan "stunting" pada rasa keadilan publik.
Nakes yang bertaruh nyawa di masa COVID-19 dan guru yang mengabdi tanpa gaji adalah soko guru bangsa ini. Jika pemerintah tetap memaksakan privilese PPPK bagi petugas MBG tanpa kepastian bagi nakes RS dan guru honorer, maka kita sedang melegitimasi sebuah tragedi kemanusiaan dalam birokrasi kita. Negara harus punya hati nurani; jangan hanya melihat angka, lihatlah keringat dan air mata yang telah tumpah jauh sebelum program MBG ini ada.








Komentar