Basis Ekonomi Kerakyatan Ala Prabowo, Sinergisitas MBG dan KDMP

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

KUPAS.co - Ekonomi kerakyatan adalah trademark yang melekat pada pemikiran ekonomi presiden Prabowo. Dalam kesempatan pidato Prabowo tentang model ekonomi nasional, pilihan jatuh kepada ekonomi kerakyatan. Ditengah suburnya praktek konglomerasi, kartel dan oligarki yang mengakibatkan konsentrasi sumber ekonomi, berada ditangan segelintir orang, sementara rakyat kecil hanya menjadi objek dari proses pembangunan nasional. Sudah saatnya rakyat merebut kembali kedaulatan ekonomi, sebagaimana amanat pasal 33 UUD 45. Indonesia membutuhkan konsep ekonomi yang sepenuhnya berpihak dan melindungi rakyat kecil. Konsep ekonomi yang tidak memberi ruang hidup kembali konglomerasi maupun oligarki. Ekonomi kerakyatan yang digagas presiden Prabowo, dengan dua program unggulan sebagai pilar penyanggah utama, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), adalah terobosan berani dalam rangka, percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat yang selama ini tersisih. Tetapi tidak semudah membalik telapak tangan, untuk membangun pondasi ekonomi kerakyatan, dihadapkan oleh lingkungan internal presiden Prabowo yang dikuasai kelompok serakahnomic dan kesiapan negara untuk hadir melindungi serta meningkatkan daya saing ekonomi rakyat. Hal yang tidak kalah penting adalah kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Performa dua program nasional yang menjadi program unggulan diantaranya MBG dan KDMP, apabila disinergikan menjadi potensi energi nasional, tidak saja dari aspek peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi menjadi stimulan percepatan tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Keterlibatan KDMP dalam pemenuhan kebutuhan MBG, akan menciptakan ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Ada kepastian pasar bagi petani dan peternak local (hulu) dan KDMP akan menjadi aggregator atau pengumpul hasil petani, peternak dan nelayan desa. Mekanisme ini menghindari terjadinya praktek tengkulak yang membeli murah hasil pertanian, peternakan dan perikanan. KDMP akan menjamin stabilitas pasokan bahan baku bagi SPPG atau dapur MBG. Sinergitas MBG dan KDMP akan ciptakan lapangan pekerjaan dan terjadi perputaran uang di tingkat desa secara simultan. Inilah yang dinamakan program ekonomi yang memberi multiplier effect. KDMP dapat menjadi sentra penguatan kelembagaan ekonomi desa, mengingat koperasi memperoleh penghasilan tetap dari MBG, sehingga koperasi tidak semata-mata sebagai usaha simpan pinjam, tetapi memiliki usaha rill yang produktif dan berkelanjutan. Koperasi yang sehat dan mandiri, menjadi benteng terhindarnya rakyat dari jeratan praktek rentenir dan pinjol.

Ekonomi kerakyatan dengan mengusung dua program nasional sebagai pilar penyanggah utama, bukan lagi sekedar mimpi besar bangsa ini, tetapi dapat dimaknai sebagai lompatan besar ekonomi nasional. Tetapi ketika dihadapkan oleh realitas kondisi negara yang terus dirongrong oleh kasus korupsi yang melibatkan hampir semua instrument negara, buruknya penegakan hukum akibat campur tangan kekuasaan negara, lemahnya tata kelola administrasi negara, kebocoran tata kelola sumber kekayaan alam dan terkikisnya sentiment persatuan dan kesatuan sebagai bangsa, merupakan ancaman factual yang berpotensi menggagalkan mimpi besar bangsa untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan.

Merubah kultur ekonomi yang bercirikan liberalism dan semakin kuatnya praktek oligarki dan konglomerasi memonopoli sumber ekonomi nasional, tidak dibutuhkan solusi sebatas di ruang rapat, seminar ekonomi dan konsep reformasi abal-abal, tetapi keterlibatan langsung kepemimpinan nasional untuk menggunakan kebijakan “tangan besi”, mengawal day to day jalannya program nasional MBG dan KDMP, untuk menghadapi para begal kelompok serakahnomic yang sudah terbukti menciptakan kesenjangan implementasi instruksi presiden, mengakibatkan dibanyak desa absennya KDMP dalam pelaksanaan MBG. Fakta lain yang merongrong gagalnya ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sinergitas MBG dan KDMP, adalah politisasi program MBG dengan kata lain MBG telah dijadikan ajang bancakan bagi-bagi proyek. MBG alih-alih sebagai proyek pemberdayaan kesejahteraan rakyat, tetapi hanya menjadi beban anggaran negara.

Sikap negarawan seorang pemimpin bangsa, selalu memprioritaskan kepentingan rakyat bukan sebagai pilihan tetapi kewajiban. Kepada presiden Prabowo, ketika masih memberi ruang bagi oligarki, taipan dan konglomerasi, menjadi sinyalemen bahwa keberpihakan kepada rakyat masih sekedar pilihan, bukan kewajiban sebagai kata kunci. Jangan abaikan prilaku bisnis para oligarki, taipan dan konglomerasi yang mengedepankan prinsip enlargement “dikasih hati minta jantung, dikasih jantung minta nyawa”.