Ketika Indonesia Salah Membaca Arah Pergeseran Paradigma Geopolitik Global
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Membaca geopolitik global, seyogyanya dimulai dengan pendekatan ontologis, untuk memahami hakekat terdalam tentang apa yang dianggap “ada”, apa yang dianggap “gejala”, dan apa yang dianggap “ancaman”. Ketika ontologi digeser menjadi pendekatan katalog sekadar inventarisasi peristiwa, yaitu siapa bertemu siapa, di mana, kapan, apa yang dibicarakan, dan apa yang tampak di permukaan. Pengabaian terhadap pendekatan ontology, tidak akan mampu membongkar asumsi dasar, aktor, dan hubungan antara kekuasaan yang membentuk peta dunia. Ketiadaan pijakan ontologis, membuat produk intelijen strategis jatuh pada kesalahan klasik: seperti dalam cara membaca pergeseran paradigma goepolitik global, menyamakan “menurunnya pertumbuhan ekonomi AS” dengan munculnya pusat ekonomi baru BRICS.
Ini keliru secara filsafat realitas sosial. Penurunan ekonomi AS justru menstimulir bangkitnya nasionalisme AS yang proteksionistis, agresif dan ekspansionis, dengan doktrin "America First 2.0". AS di era period ke 2 kepemimpinan Trump, amat mengedepankan kebijakan politik dan ekonomi luar negeri yang lebih agresif, berfokus pada proteksionisme ketat, unilateralisme, dan nasionalisme ekonomi untuk menempatkan kepentingan AS di atas segalanya.
Hal tersebut tercermin dari kebijakan menekankan tarif impor tinggi (terutama terhadap BRICS), pengabaian perjanjian multilateral (seperti iklim/WHO), serta pengurangan komitmen internasional demi "kemandirian" ekonomi dan kedaulatan AS. Selanjutnya AS mulai menampilkan wajah yang tidak lagi hegemonis tetapi cenderung ekspansionis, dengan menggeser narasi “AS pemimpin dunia” menjadi “AS penguasa dunia”.
Ditengah turbulensi pergeseran paradigma geopolitik global, yang ditandai oleh melemahnya multilateral, aliansi internasional dan organisasi internasional. Keputusan presiden Prabowo untuk bergabung dengan BRICS pada 6 januari 2025, merupakan poros baru kekuatan ekonomi yang mengusung salah satu program strategisnya adalah dedolarisasi.
Kebijakan luar negeri Prabowo, dipandang dapat memainkan peran konstruktif dan peluang untuk memperjuangkan kepentingan Global South (negara berkembang), menegakkan hukum internasional, mengurangi ketergantungan pada standar ganda negara besar, meningkatkan posisi tawar Indonesia secara ekonomi dan politik, bukan untuk memihak. Trump yang baru dilantik 20 januari 2025, langsung mengambil posisi konfrontatif terhadap BRICS, karena berpotensi menciptakan ancaman bagi kepentingan ekonomi AS.
Ekspektasi Prabowo bergabung dalam BRICS, ternyata kontradiktif dengan sikap politik Trump yang memposisikan BRICS sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi AS. Menyikapi kebijakan luar negeri Prabowo untuk bergabung dengan BRICS, harus diakui sebagai blunder, dalam membaca pergeseran paradigma geopolitik global dan keliru menganalisa strata kepentingan nasional AS yang memposisikan kepentingan ekonomi nasional dan global pada strata vital interest. Artinya AS siap menurunkan pasukan militernya jika terjadi gangguan terhadap kepentingan ekonomi AS.
Fenomena salah membaca pergeseran paradigma geopolitik global dan bangkitnya nasionalisme AS era Trump yang agresif dan proteksionis, ternyata menambah beban politik luar negeri Indonesia, karena Indonesia menjadi objek kebijakan Trump. Dalam Perjanjian perdagangan resiprokal atau agreement on reciprocal trade (ART) ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026, cenderung bersifat asimetris dengan manfaat terbesar diperoleh AS.
Adapun Indonesia akan menanggung sebagian besar biaya akibat banyaknya kewajiban yang membebani pemerintah dan rakyat Indonesia. Indonesia mempertaruhkan kedaulatannya diinjak-injak oleh AS. Dalam nota perjanjian tersebut, tidak kurang terdapat 211 frasa ”Indonesia harus” (Indonesia shall), dibandingkan hanya 9 frasa ”AS harus” (USA shall).
Bergabungnya Indonesia dalam BoP, adalah termasuk ongkos politik yang harus dibayar Prabowo dan untuk membuktikan sebagai good guy dihadapan Trump. Pilihan politik untuk bergabung dalam BoP, dapat dianalogikan sebagai “makan buah simalakama”. Ditengah kegalauan politik luar negerinya, lagi-lagi Prabowo nyaris kebablasan dalam mengambil kebijakan politik luar negerinya, dengan menawarkan diri sebagai mediator penyelesaian konflik AS-Iran.
Inisiatif Prabowo tersebut justru semakin membuka tabir lemahnya pemahaman Prabowo terhadap dinamika geopolitik global dalam konteks konflik antar negara. Ada prasyarat sebagai mediator internasional dalam rangka penyelesaian konflik bersenjata, diantaranya ada keinginan dari kedua pihak yang bertikai untuk menunjuk Indonesia, berpengalaman sebagai mediator internasional dan pihak Iran menambahkan syarat Indonesia wajib mengutuk israel. Keinginan Prabowo memediasi konflik bersenjata AS-Iran, dapat dimaknai “menabur angin menuai badai”.
Indonesia pernah menoreh sejarah keberanian melawan tekanan AS, pada era soekarno. Dalam konteks politik luar negeri, nasionalisme soekarno yang revolusioner dan anti kolonialisme, mampu mengobarkan perlawan dengan satu slogan terkenal “Go to hell with yours aid” dan memutuskan keluar dari PBB, kemudian mendirikan CONEFO (Conference of the New Emerging Forces) sebagai tandingan PBB dan bentuk perlawanan terhadap dominasi negara maju. Soekarno memiliki kapasitas negarawan sebagai bargaining position yang diperhitungkan difora internasional.
Sementara nasionalisme Prabowo yang mengedepankan pragmatisme dan pendekatan pembangunan ekonomi domestic, menjadi paradoks ketika dihadapkan pada konteks politik domestic, kepimpinan Prabowo yang belum menunjukan sifat negarawan, cenderung otoritarian personality, kekuasaan negara lebih mengakomodir kepentingan elite dan penggunaan instrument hukum untuk meredam partisipasi politik rakyat. Paradoks kepemimpinan Prabowo, justru menjadi titik lemah dalam bargaining position untuk menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Prabowo kehilangan energi untuk mengintegrasikan kekuatan domestik dengan diplomasi strategis yang pragmatis.
Politik bebas aktif bukan sekadar mengumbar narasi netralitas, melainkan kebebasan menentukan sikap dan aktif berkontribusi dalam penyelesaian konflik global tanpa memihak blok kekuatan tertentu serta mengutuk setiap bentuk intervensi terhadap kedaulatan sebuah negara.








Komentar