Bupati Abdya Disorot: Karier Kilat Abang Kandung hingga Rangkap Jabatan Picu Kritik

Foto: Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman. Dok. Ist
Foto: Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman. Dok. Ist

BLANGPIDIE, KUPAS.co – Bupati Abdya Safaruddin menjadi sorotan publik setelah karier cepat abang kandungnya, Safrijal alias Jhon Rolex, dalam struktur birokrasi menuai kritik. Dalam waktu singkat, Safrijal disebut mengalami lonjakan jabatan hingga merangkap posisi strategis di lingkungan pemerintah kabupaten.

Sekretaris Yayasan Supremasi Keadilan Aceh (SaKA), Erisman, menilai fenomena tersebut sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan.

Dinamika birokrasi di Kabupaten Aceh Barat Daya kembali menjadi perhatian. Fokus kritik mengarah pada percepatan karier Safrijal, abang kandung Bupati Safaruddin, yang dinilai tidak lazim.

Dalam setahun terakhir, Safrijal berpindah dari satu jabatan ke jabatan lain dengan tempo cepat. Ia semula menjabat Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Oktober 2025, ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Tak lama berselang, Safrijal kembali dipercaya sebagai Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora). Puncaknya, pada 4 Maret 2026, ia dilantik sebagai Sekretaris Dispora Abdya, sekaligus merangkap jabatan sebagai Plt Kepala Dinas.

Lonjakan karier ini memicu reaksi publik. Sejumlah kalangan menyandingkannya dengan kisah fiksi yang serba cepat.

“Memang situasi ini bak sinetron birokrasi, sebab ada pejabat lain harus menunggu proses panjang, sementara karier abang kandung kepala daerah justru melaju sangat cepat,” ujar Erisman di Blangpidie, Sabtu (7/3/2026).

Ia juga menyinggung janji politik Safaruddin saat kampanye Pilkada Abdya yang dinilai bertolak belakang dengan kondisi saat ini.

“Di hadapan ribuan masyarakat, Safaruddin sempat menyatakan dengan penuh emosi bahwa dirinya tidak akan memperkaya keluarga ataupun memberikan jabatan kepada saudara kandungnya. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan malah sebaliknya,” tuturnya.

Selain persoalan jabatan, SaKA turut menyoroti pemberian rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT Laguna Jaya Tambang yang disebut dimiliki adik kandung bupati.

Rekomendasi tersebut memang telah dicabut pada 8 Oktober 2025 melalui Surat Nomor: 500.10.2.3/2242. Namun, menurut Erisman, hal itu tetap menjadi catatan penting bagi publik.

“Meskipun akhirnya izin itu dicabut karena desakan masyarakat, tidak bisa dipungkiri kalau Safaruddin juga pernah memberikan izin tambang ke adik kandungnya,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya terkait polemik penempatan jabatan tersebut.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi