Ironi Negeri Otsus: Mengapa Aceh Memangkas JKA Saat Sumatera Utara Justru Melaju dengan UHC?
Oleh: Dr. Nasrul Zaman (Analisis Kebijakan Publik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK)
KUPAS.co - Di tengah peta jaminan kesehatan nasional, Aceh pernah menjadi mercusuar bagi provinsi lain. Melalui program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Serambi Mekkah adalah pionir yang memberikan kepastian bahwa tidak ada satu pun rakyatnya yang boleh ditolak oleh rumah sakit hanya karena urusan biaya. Namun, hari ini, narasi itu berbalik arah secara drastis. Saat provinsi tetangga seperti Sumatera Utara yang tidak memiliki keistimewaan dana Otonomi Khusus (Otsus) justru sukses mencapai Universal Health Coverage (UHC) melalui program "Sumut Berkah", Aceh justru sedang sibuk menggunting selimut perlindungan kesehatan bagi rakyatnya sendiri.
Rencana penghapusan kepesertaan JKA bagi sekitar 823.000 warga Aceh bukan sekadar angka statistik ini adalah lonceng kematian bagi keadilan sosial di tanah rencong. Kebijakan ini tidak hanya ahistoris, tetapi juga menunjukkan kegagalan nalar birokrasi dalam memahami esensi pembangunan manusia.
Standar Ganda Desil Kebijakan Berbasis Asumsi
Alasan Pemerintah Aceh menggunakan parameter Desil 8-10 (kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi) sebagai dasar pencoretan kepesertaan mengandung cacat logika yang serius.
Pertama, validitas data desil yang digunakan patut dipertanyakan. Hingga saat ini, belum ada keterbukaan informasi mengenai sinkronisasi data kemiskinan ekstrem dengan realitas lapangan di Aceh. Pemerintah Aceh seolah membangun kebijakan di atas menara gading asumsi, tanpa memiliki basis data mandiri yang benar-benar akurat.
Kedua, argumentasi bahwa kelompok mampu tidak berhak mendapatkan JKA adalah bentuk pengalihan isu. Dalam sistem JKN, kepesertaan JKA berada pada layanan Kelas 3. Sebuah pertanyaan retoris yang harus dijawab oleh para pengambil kebijakan.
"Adakah orang kaya yang masuk kategori Desil 8-10 yang rela mengantre di Puskesmas dan dirawat di kamar Kelas 3 yang padat jika mereka memang memiliki pilihan lain?"
Logikanya sederhana, kelompok yang benar-benar mampu secara otomatis akan beralih ke layanan mandiri atau asuransi swasta demi kenyamanan kelas 1 atau VIP. Mempertahankan JKA untuk seluruh rakyat adalah bentuk jaring pengaman (safety net). Pencoretan 823.000 jiwa ini justru berpotensi menjerumuskan masyarakat yang berada di garis "nyaris miskin" (vulnerable non-poor) menjadi miskin seketika saat penyakit kronis menghantam.
Paradox Dana Otsus vs Kemiskinan yang Membatu
Sangat ironis melihat Aceh yang masih mengelola dana Otsus sekitar Rp3 triliun pada tahun 2026 harus mengeluh soal beban anggaran kesehatan. Sumatera Utara, dengan populasi hampir 16 juta jiwa dan tanpa dana Otsus satu rupiah pun, mampu mengalokasikan ratusan miliar untuk menjamin kesehatan warganya melalui skema UHC Prioritas.
Lantas, ke mana perginya uang rakyat Aceh selama ini? Jika kita membedah data makro, potret Aceh sungguh buram:
- Angka Kemiskinan: Aceh terus bertahan sebagai provinsi termiskin di Sumatera.
- Indeks Pembangunan Kesehatan: Angka stunting dan indikator kesehatan dasar lainnya masih memerlukan intervensi masif.
- Indeks Pendidikan: Mutu pendidikan kita tidak berbanding lurus dengan besarnya alokasi anggaran fungsi pendidikan.
Jika pembangunan gagal meningkatkan derajat hidup rakyat secara ekonomi, maka satu-satunya perlindungan yang tersisa bagi rakyat adalah jaminan kesehatan. Mencabut JKA di saat angka kemiskinan masih tinggi adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab secara moral dan konstitusional.
Regulasi dan Kewajiban Negara
Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), negara wajib menjamin ketersediaan akses bagi masyarakat. Di level lokal, Qanun Aceh No. 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan secara tegas mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh tanpa terkecuali.
Pemerintah Aceh tidak boleh memandang kesehatan sebagai "beban anggaran" atau "pengeluaran konsumtif". Kesehatan adalah investasi modal manusia (human capital investment). Rakyat yang sehat adalah syarat mutlak bagi produktivitas ekonomi. Memangkas JKA dengan alasan efisiensi anggaran adalah cara berpikir akuntansi yang sempit, bukan cara berpikir negarawan yang ingin membangun peradaban.
Nafsu Proyek vs Kesejahteraan Rakyat
Muncul spekulasi pahit di tengah masyarakat: Jika anggaran JKA dipangkas, untuk apa sisa dana tersebut dialihkan? Seringkali, pemangkasan anggaran layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan berujung pada penambahan alokasi proyek-proyek infrastruktur yang bersifat seremonial atau "titipan" yang rawan dikorupsi.
Infrastruktur fisik memang penting, namun membangun jembatan di atas rakyat yang sakit dan menderita adalah kesia-siaan. Pemerintah Aceh harus menyadari bahwa legitimasi kepemimpinan mereka tidak diukur dari berapa kilometer jalan yang dibangun, melainkan dari berapa nyawa rakyat yang terselamatkan karena akses kesehatan yang mudah dan gratis.
Kesimpulan: Kembali ke Jalur Keadilan
Aceh harus melihat keberhasilan Sumatera Utara bukan dengan rasa iri, melainkan sebagai teguran keras. Jika Sumut bisa, mengapa Aceh yang bergelimang dana khusus justru mundur ke belakang?
Kita mendesak Pemerintah Aceh dan DPRA untuk:
- Membatalkan pencoretan 823.000 peserta JKA sebelum ada verifikasi data faktual yang transparan dan akuntabel.
- Melakukan Audit Data: Buktikan secara empiris siapa saja yang masuk dalam Desil 8-10 tersebut sebelum mengambil hak dasar mereka.
- Prioritas Anggaran: Menggeser anggaran proyek yang tidak mendesak untuk menutupi premi JKA.
Jaminan kesehatan adalah hak konstitusional, bukan hadiah dari pemerintah. Menghapus JKA di tengah rapuhnya kondisi sosial-ekonomi Aceh adalah kebijakan yang tidak hanya salah secara teknis, tetapi juga cacat secara nurani. Jangan biarkan rakyat Aceh kembali ke masa kegelapan, di mana jatuh sakit berarti jatuh miskin, atau lebih buruk lagi, kehilangan nyawa karena ketiadaan biaya.








Komentar