Abrasi DAS Kluet Semakin Parah: Politisi Partai Golkar Minta Pemerintah Aceh Bertindak Cepat
KUPAS.co | Aceh Selatan – Kondisi abrasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kluet Selatan kian memprihatinkan. Abrasi yang terjadi bertahun-tahun ini terus menggerus pemukiman warga hingga berada tepat di bibir sungai. Masyarakat pun terpaksa membongkar rumah mereka demi menghindari ancaman longsor dan banjir bandang, Minggu (23/11/2025).
Keuchik Gampong Pulo Ie, Samsul Kamar, mengungkapkan bahwa kondisi abrasi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Salah satu rumah warga terpaksa dibongkar karena hanya berjarak beberapa meter dari tepian sungai yang terus terkikis.
“Hujan beberapa hari terakhir menyebabkan air sungai meluap, dan abrasi semakin ganas hingga mengancam perumahan warga,” ujar Samsul Kamar.
Ia menegaskan bahwa tanpa penanganan cepat, termasuk langkah darurat, abrasi akan semakin meluas dan mengancam lebih banyak rumah warga.
“Harus segera dilakukan penanganan darurat oleh Pemerintah Daerah, jika tidak akan mengancam perumahan warga lainnya,” tambahnya.
Samsul Kamar juga berharap pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Aceh segera turun tangan dan melakukan upaya konstruktif untuk mengamankan wilayah terdampak.
“Kami sangat berharap agar Pemerintah Daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dengan cara membuat tanggul pengamanan tebing sungai di Gampong Pulo Ie,” tutupnya
Politisi Partai Golkar Minta Pemerintah Aceh Hadir di Lapangan
Menanggapi kondisi tersebut, Muhammad Iqbal, Anggota DPRA Fraksi Partai Golkar, mendesak Pemerintah Aceh untuk turun langsung melihat situasi di lapangan dan mengambil langkah cepat.
"Abrasi di DAS Kluet Selatan sudah pada tahap darurat. Pemerintah Aceh harus hadir dan memastikan keselamatan warga menjadi prioritas. Jangan tunggu sampai ada korban jiwa. Saya mendorong BPBA serta dinas terkait melakukan penanganan segera dan menyusun langkah permanen agar masalah ini tidak terus berulang," tegas Muhammad Iqbal.
Ia juga menambahkan bahwa ini adalah persoalan nyata yang membutuhkan perhatian serius, bukan sekadar laporan di atas kertas.
"Ini bukan isu biasa. Ratusan hektar lahan hilang dan masyarakat sudah beberapa kali kehilangan rumah. Kami di DPRA akan mengawal persoalan ini agar mendapat respon cepat dari pemerintah," ujarnya.









Komentar