1. Daerah

Anggaran Rumah Dinas DPRA Rp 50 Miliar Dikritik, APIC: Prioritaskan Korban Bencana

KUPAS.co | BANDA ACEH — Aceh Policy & Integrity Center (APIC) melayangkan kritik keras terhadap rencana pengalokasian anggaran rehabilitasi rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2024–2029. Proyek senilai Rp 50 miliar tersebut dinilai melukai rasa keadilan di tengah penderitaan warga Aceh yang terdampak bencana.

​Koordinator APIC, Laksamana, menyatakan kebijakan tersebut menunjukkan matinya kepekaan sosial para wakil rakyat. Menurutnya, prioritas anggaran seharusnya dialihkan untuk memulihkan kehidupan warga, bukan untuk memoles fasilitas pejabat.

​“Di saat rakyat Aceh masih berada dalam kondisi sulit, penggunaan anggaran untuk fasilitas anggota dewan adalah kebijakan yang tidak tepat dan tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat,” ujar Laksamana dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 Januari 2026.

​Laksamana membeberkan fakta lapangan bahwa masih banyak korban bencana di Aceh yang belum mendapatkan pemulihan layak. Sebagian warga bahkan dilaporkan masih bertahan di tenda pengungsian dengan kebutuhan dasar yang minim.
​Ia menekankan bahwa dana publik sebesar Rp 50 miliar tersebut jauh lebih mendesak jika dialokasikan untuk, ​Rehabilitasi rumah warga yang hancur akibat bencana, Perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak, Pemulihan ekonomi masyarakat di daerah terisolasi.

​“Anggaran publik harus ditempatkan pada kebutuhan yang paling urgen. Prioritas utama saat ini adalah keselamatan, pendidikan, dan penghidupan masyarakat korban bencana, bukan kenyamanan pejabat,” tegasnya.

​Tak hanya mengkritik legislatif, APIC juga menyoroti peran aparat penegak hukum (APH) di Serambi Mekkah. Laksamana meminta APH tidak membiarkan potensi penyimpangan anggaran publik melenggang tanpa pengawasan.

​“Kami minta penegak hukum di Aceh jangan loyo atau tutup mata. Jangan jadikan Aceh sebagai pemuas nafsu oknum-oknum yang serakah. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, harus diusut secara transparan dan tuntas,” kata Laksamana.

​Hingga saat ini, sejumlah wilayah seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih membutuhkan perhatian serius akibat dampak bencana yang signifikan. Masih banyak gampong (desa) yang terisolasi dan belum tersentuh bantuan maksimal dari pemerintah.

‎“Masih banyak gampong yang terisolir dan belum tersentuh bantuan maksimal. Negara harus hadir lebih nyata, dan wakil rakyat harus berdiri di barisan rakyat,” pungkasnya.
‎
‎APIC berharap Ketua DPRA Aceh bersama seluruh pimpinan dan anggota DPRA dapat mengevaluasi kebijakan anggaran tersebut serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Aceh.

Berita Lainnya