APEL Green Aceh Desak Pemkab Nagan Raya Buka Dokumen Investasi Rp200 Triliun
Kupas.co | Banda Aceh - Yayasan APEL Green Aceh kembali meminta Pemerintah Kabupaten Nagan Raya membuka dokumen nota kesepahaman (MoU) investasi senilai Rp200 triliun yang sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari rencana investasi strategis di daerah tersebut.
Permintaan itu disampaikan melalui surat permohonan informasi publik kedua yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama Kabupaten Nagan Raya. Langkah tersebut ditempuh setelah permohonan informasi yang diajukan sebelumnya tidak mendapatkan tanggapan.
Direktur Yayasan APEL Green Aceh, Syukur Tadu, menilai keterbukaan informasi terkait investasi bernilai besar menjadi hak masyarakat.
"Publik perlu mengetahui isi kesepakatan, pihak yang terlibat, serta dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari pelaksanaan investasi tersebut,"katanya.
Ia menegaskan keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
APEL Green Aceh memberikan waktu 30 hari kerja kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan jawaban atas permohonan tersebut. Jika tidak ada tanggapan, organisasi itu berencana mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik.
Menurut Syukur, langkah tersebut diperlukan untuk menguji komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
Selain itu, APEL Green Aceh turut menyoroti penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diterima Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Organisasi tersebut menilai penghargaan itu perlu dibuktikan melalui kemudahan akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen publik yang menjadi hak warga negara.
"Transparansi investasi sangat penting karena kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi tata ruang wilayah, pengelolaan sumber daya alam, kawasan hutan, hingga kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan sekitar,"katanya.
Mereka juga menilai keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap investasi berjalan dengan pengawasan publik serta meminimalkan potensi konflik sosial maupun dampak lingkungan di masa mendatang.









Komentar