APKASINDO Aceh Selatan Dukung Komitmen Wagub, Ingatkan Korporasi Nakal
KUPAS.co | Aceh Selatan – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) DPD Aceh Selatan mendukung penuh komitmen Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, untuk mengembangkan sawit bebas deforestasi, ramah lingkungan, dan sesuai standar perdagangan global. Dukungan ini disertai pesan tegas: kebijakan harus berpihak pada petani, sementara korporasi perusak hutan harus dihentikan dan diproses hukum.
“Komitmen Pemerintah Aceh adalah momentum emas untuk membenahi tata kelola sawit. Ukurannya jelas, petani naik kelas lewat legalitas lahan, produktivitas, dan akses pasar. Korporasi yang menggarap kawasan hutan, apalagi hutan lindung, tidak boleh diberi ruang,” tegas Ketua APKASINDO Aceh Selatan, Adi Darmawan.
APKASINDO mendorong percepatan sertifikasi ISPO bagi petani melalui pendampingan legalitas lahan, pemetaan kebun di luar kawasan hutan, dan penyelesaian sertipikat. Akses pembiayaan hijau, replanting dengan bibit unggul legal, serta penerapan praktik budidaya berkelanjutan dinilai penting untuk meningkatkan hasil tanpa membuka lahan baru.
Kemitraan adil dengan transparansi harga, rendemen, dan mutu, moratorium di areal bermasalah hingga ada putusan hukum, pembentukan Satgas Sawit Berkelanjutan Aceh yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, akademisi, LSM, dan APKASINDO, serta penerapan satu data sawit melalui publikasi rutin, menjadi solusi konkret yang ditawarkan.
Peringatan keras juga dilontarkan kepada korporasi agar membuktikan seluruh dokumen legalitas mulai dari izin berbasis risiko, kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, hingga bukti hak tanah dan memastikan rantai pasok TBS hanya berasal dari kebun legal di luar kawasan hutan.
APKASINDO menyoroti dua persoalan di Aceh Selatan. Pertama, adanya aktivitas kebun besar yang tetap berjalan meski perizinan belum tuntas, berisiko menyeret petani ke rantai pasok ilegal. Kedua, sengketa batas dan klaim lahan yang memicu ketegangan sosial serta menggerus kepercayaan publik.
“Petani siap memenuhi standar global selama negara hadir membimbing dan melindungi. Yang harus takut hanyalah pelaku perusakan hutan. Sawit Aceh harus jadi model: untung untuk rakyat, aman untuk hutan,” tutup Adi Darmawan.









Komentar