ARA Kembali Dorong DPRA Gelar RDPU untuk Tuntutan Aksi 1 September
Kupas.co | Banda Aceh - Aliansi Rakyat Aceh (ARA) mengantarkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke DPRA, Senin (8/9/2025), sebagai upaya menindaklanjuti tujuh tuntutan aksi 1 September yang dinilai belum ditanggapi secara serius.
Koordinator Lapangan ARA, Misbah, menyatakan hingga kini DPRA belum menunjukkan langkah konkret untuk merealisasikan aspirasi yang telah ditandatangani Ketua DPRA di hadapan ribuan massa aksi.
“Hari ini kami memasukkan surat permohonan RDPU dan menekankan agar dilaksanakan segera, pada Kamis, 11 September,” ujar Misbah.
Tujuh tuntutan yang dikawal ARA mencakup reformasi DPR dan Polri, penyelesaian pelanggaran HAM, evaluasi tambang di Aceh, pembebasan massa aksi, transparansi dana Otonomi Khusus Aceh, serta penolakan penambahan batalyon teritorial.
Misbah menegaskan, langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan upaya memastikan DPRA serius menindaklanjuti tuntutan masyarakat. Menurut ARA, janji-janji politik terkait isu “merdeka” tidak boleh mengesampingkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat Aceh, termasuk keadilan bagi korban konflik dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami menolak lupa. KKA, Rumoh Geudong, Jambo Keupok, Arakundo—semua itu masih menunggu keadilan,” tutup Misbah.









Komentar