Arjuna: Menyerang DPRK Sama Artinya Melecehkan Mandat Rakyat

Arjuna, Ketua Fraksi Partai PNA. Foto (dok.Istimewa).
Arjuna, Ketua Fraksi Partai PNA. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Aceh Selatan — Ketua Fraksi Partai PNA DPRK Aceh Selatan, Arjuna, mengecam keras pernyataan Nasrulzaman yang menyudutkan DPRK Aceh Selatan dengan sebutan tidak pantas. Ia menilai narasi tersebut tidak hanya keliru secara logika demokrasi, tetapi juga berbahaya karena dapat menyesatkan opini publik, Selasa (23/12/2025)

Menurut Arjuna, DPRK adalah lembaga konstitusional yang lahir dari mandat rakyat melalui proses demokrasi. Oleh sebab itu, setiap tudingan yang merendahkan DPRK sama saja dengan meremehkan suara dan kehendak masyarakat Aceh Selatan.

“DPRK bukan milik individu, bukan milik kelompok, dan apalagi bukan alat kekuasaan. DPRK adalah representasi rakyat. Menyerang DPRK secara membabi buta berarti melecehkan mandat rakyat,” tegas Arjuna.

Ia menilai kritik adalah bagian penting dari demokrasi, namun harus disampaikan dengan argumen yang rasional, berimbang, dan beretika. Arjuna menyayangkan jika kritik justru dibangun dengan narasi emosional dan provokatif yang berpotensi memecah kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

“Kalau ingin mengkritik, silakan. Tapi jangan dengan bahasa penghinaan. Demokrasi tidak dibangun dari cacian, tapi dari argumentasi yang sehat,” ujarnya.

Arjuna juga menyoroti peran intelektual dan akademisi dalam menjaga kualitas diskursus publik. Menurutnya, posisi sebagai kaum terdidik seharusnya menjadi penyeimbang, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak mencerminkan etika intelektual.

“Akademisi harus menjadi lentera bagi masyarakat, bukan pemantik api. Pernyataan di ruang publik harus mencerdaskan, bukan memprovokasi,” katanya tajam.

Lebih lanjut, Arjuna menegaskan bahwa DPRK Aceh Selatan saat ini sedang menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan aturan perundang-undangan, termasuk terkait sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Bupati Aceh Selatan.

Ia menegaskan bahwa pengawasan tersebut merupakan kewajiban DPRK untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan tertib, profesional, dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum.

“Sanksi dari Kemendagri itu adalah keputusan negara. Tugas DPRK adalah memastikan sanksi tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, bukan untuk ditarik ke ruang polemik yang tidak produktif,” jelas Arjuna.

Sebagai penutup, Arjuna menegaskan bahwa sanksi administratif tersebut harus dijadikan momentum perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan, bukan dijadikan alat pembenaran untuk saling menyerang.

“Ini harus menjadi pelajaran bersama. Pemerintahan ke depan harus lebih tertib administrasi, lebih transparan, dan yang paling penting, lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Arjuna.