1. Daerah

Atasi Kelangkaan Gas Subsidi, Pemkab Abdya Panggil Tiga Agen Elpiji

KUPAS.co | Blangpidie – Menjawab keresahan masyarakat soal kelangkaan gas elpiji 3 kilogram dan harga jual yang melambung, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) langsung bergerak cepat. Melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag), tiga agen penyalur gas elpiji dipanggil untuk dimintai klarifikasi.

Pertemuan ini berlangsung di Oproom Setdakab Abdya, Jumat (25/7/2025), difasilitasi oleh Tim Pengawasan Gas Subsidi yang berada di bawah naungan Bagian Ekonomi Setdakab Abdya.

Hadir dalam pertemuan itu Plh Asisten II Setdakab Hamdi, Kepala Diskop UKM Perindag Zedi Saputra, Kabag Ekonomi Khazanah, Kabid Perdagangan T. Indra, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP Ridwan, perwakilan dari Polres Abdya, serta perwakilan dari tiga agen penyalur: PT Suria Meukat Gah, PT Gah Lhee Kilo, dan PT Ujong Raja Kuala Batu.

Kepala Diskop UKM Perindag, Zedi Saputra, menuturkan bahwa pertemuan ini penting untuk mengurai benang kusut di balik persoalan gas subsidi yang mencuat belakangan ini.

“Kita mendengarkan langsung klarifikasi dari para agen. Menurut mereka, sebenarnya tidak ada kelangkaan gas di Abdya. Yang terjadi justru kepanikan masyarakat yang membuat situasi terlihat darurat,” jelas Zedi.

Zedi menjelaskan bahwa kuota gas subsidi elpiji 3 kilogram dari Pertamina untuk Abdya tahun ini mencapai 299 metrik ton, atau setara dengan 996.333 tabung.

“Dengan jumlah sebanyak itu, kelangkaan seharusnya tidak terjadi. Tapi persoalannya bukan pada kuota, melainkan pada tata niaga yang tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Masalah utama, lanjut Zedi, justru terjadi di tingkat pangkalan. Ada yang menjual kepada konsumen tidak berhak, bahkan ditemukan praktik penimbunan oleh masyarakat karena khawatir kehabisan stok.

“Gas subsidi ini untuk masyarakat miskin, bukan untuk semua kalangan. Tapi faktanya, banyak yang tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Zedi juga menyoroti soal harga gas elpiji 3 kilogram yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menegaskan, harga resmi ditetapkan sebesar Rp 22.500 per tabung.

“Jika ada penjualan di atas harga itu, terutama oleh pangkalan resmi, maka izinnya bisa dicabut. Sementara pengecer liar yang menjual mahal akan ditindak sesuai hukum,” tegas Zedi.

Ia meminta seluruh agen untuk memperketat pengawasan terhadap pangkalan-pangkalan di bawah naungannya, sekaligus mengajak masyarakat berperan aktif melakukan kontrol sosial.

“Jika menemukan gas dijual mahal atau penyaluran tidak tepat sasaran, laporkan segera ke agen atau dinas terkait. Kita ingin gas subsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak,” pungkas Zedi.

Berita Lainnya