Soal JKA, Bupati Abdya Instruksikan RSUD Layani Semua Warga Tanpa Batas Desil
BLANGPIDIE, KUPAS.co – Bupati Abdya, Safaruddin, menginstruksikan Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan (RSUD-TP) Aceh Barat Daya agar tetap melayani seluruh pasien pengguna kartu Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), termasuk masyarakat yang masuk kategori desil 8 hingga 10.
Instruksi itu disampaikan menyusul polemik penerapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2026 yang belakangan menuai perhatian publik terkait pembatasan penerima manfaat JKA.
“Kesehatan ini soal kemanusiaan. Jadi saya sudah menginstruksikan kepada pihak RSUD-TP untuk melayani semua pasien dengan fasilitas JKA, tidak terkecuali warga miskin yang masuk ke dalam desil 8 hingga 10,” kata Safaruddin, Kamis, 7 Mei 2026.
Menurut Safaruddin, JKA merupakan program strategis yang menyangkut hak dasar masyarakat Aceh. Karena itu, pelayanan kesehatan tidak boleh terhambat akibat persoalan administrasi data.
Ia menegaskan, selama proses penyesuaian data berlangsung, masyarakat tetap harus memperoleh layanan kesehatan sebagaimana mestinya.
“Maka atas dasar kemanusiaan, tidak ada pembatasan desil dari 1 hingga 10 di RSUD-TP, sembari Dinas Sosial bekerja untuk memastikan masyarakat Abdya masuk ke dalam database JKA,” ujarnya.
Safaruddin juga meminta Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan perbaikan data desil masyarakat. Pemerintah desa, kata dia, diharapkan aktif memantau kondisi warga agar data sosial yang digunakan benar-benar sesuai fakta di lapangan.
Ia menilai langkah mendesak yang harus dilakukan saat ini adalah audit dan penyelarasan data secara terbuka, termasuk menyediakan mekanisme sanggah hingga tingkat gampong.
“Seluruh pihak kita harapkan duduk bersama agar dapat memastikan para penerima manfaat JKA tidak ada yang terlewatkan. Jaminan atas kesehatan masyarakat Abdya menjadi prioritas utama Pemkab,” katanya.
Safaruddin menambahkan, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya validitas data di tingkat desa sebagai dasar perlindungan sosial masyarakat.
“Saat ini, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan yang sangat jelas, yaitu penggunaan DTSEN sebagai satu-satunya rujukan dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial,” ucapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk mengecek status desil masing-masing dan segera melapor ke Dinas Sosial jika ditemukan ketidaksesuaian data.
Sementara itu, Direktur RSUD-TP Abdya, Ismail Muhammad, membenarkan bahwa pihak rumah sakit telah menerima instruksi langsung dari Bupati agar tetap melayani seluruh pasien pengguna JKA tanpa membedakan kategori desil.
“Pak Bupati langsung menginstruksikan kita agar tidak ada pembatasan desil dari 1 hingga 10, sembari Dinas Sosial turun ke lapangan,” ujarnya.
Menurut Ismail, meskipun RSUD-TP dalam beberapa hari terakhir mulai menyesuaikan layanan dengan Pergub Nomor 2 Tahun 2026, seluruh pasien tetap mendapatkan pelayanan, terutama pasien gawat darurat.
“Kita berharap masyarakat tetap tenang. Pak Bupati sudah pastikan semua pasien dari desil 1 hingga 10 terlayani seperti biasanya,” katanya.









Komentar