1. News

Bansos PKH & BPNT Tahap 2 2026 Mulai Cair, Cek Nama Kamu Sekarang!

KUPAS.co | Jakarta – Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Bantuan Pangan Non Tunai (Bansos PKH BPNT) tahap 2 tahun 2026. Sebanyak 475.821 keluarga penerima manfaat (KPM) baru ditetapkan setelah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial kembali menyalurkan bansos PKH dan BPNT tahap 2 yang mencakup periode April hingga Juni 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap setelah proses verifikasi dan validasi data penerima selesai dilakukan.

Pemutakhiran data dilakukan melalui DTSEN yang dikerjakan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya, ratusan ribu penerima baru masuk dalam daftar bantuan tahun ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyatakan penyaluran tahap kedua dipercepat karena pembaruan data rampung lebih cepat dari target.

Penyaluran bansos dilakukan melalui dua skema, yakni bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia untuk wilayah tertentu serta kelompok penerima khusus.

Seiring dimulainya penyaluran, masyarakat dapat mengecek status penerima bansos secara mandiri melalui website resmi Kemensos maupun aplikasi Cek Bansos di ponsel.

Cara cek bansos lewat website:

Cara cek lewat aplikasi:

Selain itu, terdapat sejumlah tanda bansos telah cair. Di antaranya status aktif pada sistem, keterangan periode April–Juni 2026, saldo masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau adanya undangan pencairan dari PT Pos Indonesia.

Jika bantuan telah aktif, penerima dapat langsung mencairkan sesuai mekanisme yang berlaku.

Masyarakat juga dapat mengusulkan atau memperbarui data bansos apabila terdapat ketidaksesuaian. Pengajuan dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos atau pemerintah daerah setempat.

Prosesnya meliputi pengisian data usulan, verifikasi lapangan oleh pendamping sosial, hingga penetapan kelayakan penerima.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi resmi terkait bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2026 guna menghindari hoaks yang beredar di media sosial.

Berita Lainnya