Bea Cukai Langsa Ungkap Kronologis Penyeludupan Barang Ilegal di Aceh Timur

Konferensi pers Bea Cukai Langsa. Foto(dok.pribadi).

KUPAS.co, | Langsa - Bea Cukai Langsa mengungkap kasus penindakan barang ilegal asal Thailand yang diselundupkan melalui Desa Meunasah Asan Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur pada Selasa 17 Juni 2025.

Kepala Bea Cukai Langsa, Sulaiman menceritakan kronologis penangkapan yang berawal dari informasi intelijen Bareskrim Polri dan Bea Cukai Lhokseumawe mengenai rencana pemasukan barang impor ilegal menggunakan speedboat ke wilayah perairan Aceh Timur.

"Berdasarkan informasi yang diterima, ternyata kegiatan pembongkaran barang telah selesai, sehingga kami putuskan untuk melakukan penindakan setelah barang keluar dari lokasi bongkar,” kata Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Bea Cukai Langsa.

Lanjutnya, Bea Cukai Lhokseumawe yang terlebih dahulu tiba di lokasi mendapati dua unit mobil Isuzu Traga yang dikerumuni warga dan pelaku telah ditahan oleh masyarakat yang menolak daerah mereka menjadi jalur penyelundupan.

"Ketegangan sempat terjadi dan masyarakat bersikeras agar kedua kendaraan beserta pelaku diamankan di Desa Meunasah Asan.
Dalam situasi yang semakin tidak kondusif akibat membludaknya warga, akhirnya
dilakukan diskusi oleh aparat dan masyarakat," jelasnya.

Adapun barang ilegal yang diamankan dalam penindakan itu berupa 4 unit motor Harley Davidson type Dyna Super Glide, Iron 883,Sportster 1200 dan Electra Glide Classic, 2 unit sepeda motor jenis Yamaha SR400 dan Honda Supra, 2 koli mesin motor, serta 2 mobil truk Isuzu Traga nopol BL 8438 TG dan BL 8458 DB sebagai sarana pengangkut barang ilegal.

"Kemudian untuk satwa ilegal yang diamankan berupa 6 ekor patagonia mara, 8 ekor kambing jenis pigmen, 2 ekor musang ferret dan seekor burung makau berwarna merah dan hijau," ujar Sulaiman.

Sulaiman menegaskan, terhadap para tersangka dikenakan Pasal 104 Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Perubahan nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun dengan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.