Bencana Ekologis Aceh Tamiang: Lemahnya Pengawasan Izin SDA Pemicu Utama

Dampak bencana banjir di Aceh Tamiang. Foto (dokumen pribadi).

‎‎KUPAS.co | Karang Baru - Direktur Eksekutif Advokasi Hutan Lestari (LembAHtari), Sayed Zainal, menyatakan bahwa banjir hidrometeorologi yang melanda Aceh Tamiang dan sekitarnya merupakan bencana ekologis akibat lemahnya pengawasan dalam pemberian izin serta kebijakan di sektor sumber daya alam, kehutanan, dan perkebunan oleh pemerintah.
‎
‎Ia menyoroti bahwa praktik korupsi, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penurunan status kawasan hutan, hingga permasalahan dalam perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) di tingkat kabupaten maupun provinsi menjadi faktor utama yang memicu bencana tersebut.
‎
‎"Kebijakan moratorium penebangan liar yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2007 sering kali dianggap sebagai hambatan oleh para pelaku usaha sektor kayu, tambang, dan perkebunan," kata Sayed, kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).
‎
‎Ia menjelaskan, langkah-langkah seperti pembukaan jalan di kawasan hutan atau proyek pertambangan yang kemudian dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan.
‎
‎Selain itu, ia menegaskan bahwa Dinas Kehutanan, sebagai institusi yang memiliki wewenang pengelolaan kawasan hutan, bertanggung jawab untuk memberikan informasi transparan kepada masyarakat.
‎
‎"Masyarakat berhak mengetahui data terkait rekomendasi izin pemanfaatan kayu untuk keperluan industri di wilayah Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa," tegasnya.
‎
‎Tidak hanya itu, dia juga meminta agar pemerintah mengungkapkan secara rinci luas lahan yang telah diberikan izin untuk program Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), termasuk lahan lebih dari 3000 hektar di kawasan hutan Kecamatan Tamiang Hulu.
‎
‎Sayed turut mendesak pihak berwenang agar memberi klarifikasi terkait perpanjangan izin pemanfaatan lahan kelapa sawit yang telah berlangsung sejak 2014/2015 di Kecamatan Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka.
‎
‎Ia juga menyoroti kasus pemberian izin pinjam kawasan hutan untuk destinasi wisata seperti Bukit Tinggi Sangkapane serta rencana pembangunan jalan penghubung Lesten-Pinning-Galus hingga Pulau Tiga di Tamiang Hulu.
‎
‎Menurut informasi yang dihimpun LembAHtari, beberapa proyek ini bahkan diduga dimulai tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) maupun izin resmi dari pihak berwenang.
‎
‎Sayed meminta pemerintah segera mengambil tanggung jawab penuh terhadap rangkaian bencana ekologis ini. Ia juga mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan identifikasi serta pendataan kayu-kayu hanyut pascabanjir di wilayah Aceh Tamiang.