Mualem Minta Dana Otsus Aceh 2,5 Persen, Disepakati dalam Rapat Konsultasi UUPA
BANDA ACEH, KUPAS.co - Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menyatakan kebutuhan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh minimal 2,5 persen. Usulan itu mengemuka dalam rapat konsultasi perubahan UUPA di Banda Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam acara konsultasi perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis (16/4/2006).
“Aceh membutuhkan minimal Dana Otsus sebesar 2,5%. Itu angka minimal, kalau bisa dikasih lebih dari itu,” kata Mualem.
Usulan tersebut disebut langsung menguat di akhir rapat konsultasi. Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPR RI, Dr Bob Hasan SH MH, menyampaikan bahwa angka tersebut telah masuk dalam draft perubahan UUPA.
“Sebetulnya, dalam dalam draft usulan perubahan UUPA, kami sudah mencantumkan angka Dana Otsus untuk Aceh sebesar 2,5 persen, sebetulnya mudah bagi Mualem, sebab Abangdanya (Prabowo) sudah menjadi Presiden RI," kata Bob Hasan.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, mengatakan dua pernyataan tersebut menjadi poin penting dalam rapat. Ia menyebut angka 2,5 persen sudah menjadi kesepakatan awal.
“Jadi, sejauh ini angka 2,5 persen sudah finis,” kata Nurlis.
Ia menambahkan, keputusan akhir kini berada di Pemerintah Pusat. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengusulkan pengembalian Dana Otsus Aceh ke angka 2 persen.
Rapat konsultasi tersebut berlangsung tanpa perdebatan. Sebanyak 31 anggota Banleg DPR RI hadir, dipimpin Dr Ahmad Doli Kurnia. Gubernur Aceh didampingi Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh) dan Sekretaris Daerah Aceh M Nasir Syamaun.
Selain itu, rapat juga dihadiri unsur Forkopimda Aceh, pimpinan DPR Aceh, para ketua fraksi dan komisi, bupati dan wali kota se-Aceh, akademisi, serta tokoh masyarakat.
“Semua dalam satu pemahaman. Pendapat yang muncul di dalam rapat sangat bagus untuk Aceh, memiliki cita-cita bersama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Nurlis.
Dalam forum tersebut, Guru Besar Universitas Syiah Kuala, Prof Dr Husni Jalil SH MH, memaparkan sejumlah poin penting revisi UUPA, mulai dari kewenangan pendidikan madrasah, pengelolaan migas, pemerintahan gampong, pelabuhan, qanun, hingga Dana Otsus.
Sementara itu, akademisi Universitas Malikussaleh, Dr Amrizal J Prang, menyoroti pentingnya peningkatan Dana Otsus serta lemahnya implementasi qanun yang kerap berbenturan dengan regulasi lain.
“Padahal Qanun adalah bentuk kekhususan Aceh,” katanya.
Tokoh perdamaian Aceh, Munawar Liza Zainal, turut menyinggung soal batas wilayah laut serta pentingnya mempertahankan Dana Otsus minimal 2,5 persen.
“Apakah semua yang hadir di sini setuju,” tanya Munawar.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Nurlis menegaskan, secara umum seluruh peserta sepakat bahwa revisi UUPA diarahkan untuk pembangunan Aceh yang berkelanjutan, termasuk penanganan bencana banjir di 18 kabupaten/kota.
“Penggunaannya yang utama sekarang ini adalah untuk penanganan korban bencana banjir yang melanda 18 kabupaten/kota,” katanya.









Komentar