1. Opini

Dekonstruksi Paradigma Voice vs Noise

Oleh: Dr. Nasrul Zaman (Analisis Kebijakan Publik dan Akademisi USK)

KUPAS.co - Menggugat Feodalisme Teknokrat dalam Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam diskursus komunikasi politik kontemporer, batas antara "suara" (voice) dan "kebisingan" (noise) seringkali bukan ditentukan oleh substansi pesan, melainkan oleh posisi kekuasaan sang pemegang otoritas.

Secara teoretis, voice dipahami sebagai ekspresi agensi manusia yang memiliki bobot deliberatif, sementara noise dianggap sebagai gangguan acak (entropi) yang tidak memiliki makna.

Namun, ketika pejabat publik di Aceh mulai melabeli protes rakyat terkait "pengebirian" Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) sebagai sekadar noise, kita sedang menyaksikan sebuah bentuk kezaliman epistemik dan manifestasi nyata dari watak birokrasi yang feodal.

Ontologi Voice dalam Kontrak Sosial JKA

Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukanlah sebuah kemurahan hati dari pemerintah, melainkan sebuah manifestasi dari kontrak sosial yang paling mendasar antara rakyat Aceh dan pemerintahnya. Secara ontologis, pelayanan kesehatan adalah hak konstitusional yang melekat.

Ketika skema JKA mengalami degradasi baik melalui penyusutan anggaran, pembatasan kuota, maupun kompleksitas birokrasi yang mencekik maka reaksi rakyat bukan lagi sekadar pendapat, melainkan pertahanan hidup.

Albert O. Hirschman dalam karya klasiknya "Exit, Voice, and Loyalty" menjelaskan bahwa voice adalah mekanisme koreksi paling vital ketika sebuah institusi mengalami kemunduran kualitas. Bagi seorang aparatur sipil atau pejabat, setiap teriakan rakyat tentang obat yang habis atau rujukan yang dipersulit adalah data mentah bernilai tinggi.

Namun, jika pejabat tersebut melabeli protes JKA sebagai noise, ia secara sadar sedang melakukan de-subyeksi terhadap warga negara; ia mengubah manusia yang sedang berjuang melawan sakit menjadi sekadar statistik yang mengganggu ketenangan ruang kerjanya.

Kekeliruan Paradigmatis: Menyamakan Relasi Vertikal dengan Horizontal

Kesesatan berpikir yang paling fundamental terjadi ketika pejabat publik menerapkan logika relasi horizontal ke dalam relasi vertikal-asimetris. Dalam ruang privat, istilah noise mungkin bisa diterima untuk menggambarkan friksi komunikasi yang tidak relevan. Namun, dalam konteks pelayanan publik, relasi yang terjadi adalah antara pemberi mandat (rakyat) dan penerima mandat (ASN/Pejabat).

Dalam relasi asimetris ini, pejabat memegang monopoli atas anggaran dan regulasi. Sebaliknya, warga negara dalam konteks JKA seringkali berada dalam posisi paling rentan: sedang sakit, miskin, dan tak berdaya.

Maka, ketika rakyat bersuara dengan nada yang emosional atau "berisik" di media sosial, itu adalah bentuk keberdayaan terakhir mereka. Menganggapnya sebagai noise adalah bukti ketidakpahaman terhadap paradigma Civil Servant. Seorang pelayan tidak memiliki hak moral untuk menghakimi "kesantunan" majikannya sebagai syarat untuk memberikan pelayanan.

Kebangkitan "Neo-Feodalisme" di Balik Seragam Birokrasi

Istilah "Abdi Negara" di Aceh seringkali mengalami distorsi makna menjadi pengabdi kepada atasan atau pengabdi kepada stabilitas semu, padahal esensinya adalah "Abdi Masyarakat".

Sikap alergi terhadap kritik JKA dan kemudahan mengecap masukan rakyat sebagai "kebisingan yang mengganggu konsentrasi kerja" adalah residu dari pola pikir feodal era kolonial (Inlands Bestuur).

Dalam struktur feodal, titah dari atas adalah kebenaran absolut, dan keluhan dari bawah adalah "suara sumbang" yang harus diredam. Ketika pejabat modern menggunakan retorika "profesionalisme" atau "sedang dalam proses kajian teknis" untuk membungkam kemarahan rakyat atas hak kesehatan yang dikebiri, mereka sebenarnya sedang membangun Benteng Teknokrasi.

Ini adalah kemunafikan yang nyata: mereka menggunakan baju demokrasi dan sistem pelayanan publik modern, namun memiliki detak jantung otokrasi yang memandang rakyat sebagai beban, bukan sebagai pemilik kedaulatan.

Membongkar Mekanisme Pembungkaman: Filterisasi yang Manipulatif

Pelabelan noise terhadap protes JKA berfungsi sebagai mekanisme penyaringan (*filtering*) yang manipulatif. Dengan mengategorikan pernyataan warga sebagai "kebisingan", birokrasi merasa memiliki legitimasi moral untuk:

  1. Mengabaikan Urgensi: Karena dianggap hanya "bising", maka substansi penderitaan rakyat di puskesmas atau rumah sakit tidak dianggap sebagai kegawatdaruratan kebijakan.
  2. Stigmatisasi Politik: Rakyat yang vokal memprotes pengebirian JKA dicap sebagai kelompok yang "ditunggangi" atau tidak mengerti kapasitas fiskal daerah.
  3. Menghindari Akuntabilitas: Fokus dialihkan dari "mengapa anggaran JKA dipotong" menjadi "mengapa cara protes rakyat tidak sopan".

Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip Good Governance

Dalam tata kelola yang bersih, transparansi bukan hanya soal angka di APBA, tetapi juga soal keterbukaan telinga terhadap rintihan rakyat. Menuntut rakyat untuk tetap tenang dan berbicara terstruktur di saat hak kesehatannya terancam adalah bentuk penindasan intelektual yang keji.

Menuju Radikalisme Pelayanan: Mengembalikan Hakikat Voice

Untuk meruntuhkan tembok kemunafikan ini, diperlukan reorientasi radikal dalam kebudayaan birokrasi di Aceh. Pejabat publik harus dipaksa menyadari bahwa:

Kemarahan Rakyat adalah Indikator Kebijakan

Protes keras terhadap JKA adalah sinyal bahwa ada systemic failure. Dalam manajemen publik, komplain bukanlah gangguan, melainkan "hadiah" yang menunjukkan bagian mana dari mesin birokrasi yang sedang berkarat.

Emosi adalah Pesan Medis

Dalam konteks kesehatan, emosi rakyat adalah data sosiologis. Rakyat yang marah menunjukkan adanya kebutuhan eksistensial yang terancam. Emosi tersebut adalah bagian integral dari voice, bukan residu dari noise.

ASN adalah Fasilitator, Bukan Hakim

Tugas pejabat bukan menilai estetika atau frekuensi suara rakyat, melainkan memastikan tidak ada satu pun warga Aceh yang kehilangan akses kesehatan hanya karena alasan administratif.

Kesimpulan: Suara Rakyat adalah Nafas Kebijakan

Setiap desah, teriakan, maupun protes keras rakyat Aceh terhadap kebijakan JKA adalah voice. Ia adalah detak jantung dari sebuah daerah yang masih memiliki harga diri demokratis. Jika para pejabat dan ASN mulai merasa bahwa rintihan rakyat yang sakit adalah noise yang memekakkan telinga, maka sebenarnya yang sedang terjadi adalah pembusukan nurani di dalam pusat kekuasaan.

Pejabat yang menyebut protes rakyat sebagai noise adalah mereka yang gagal memahami bahwa tanpa suara-suara tersebut, kursi dan jabatan mereka kehilangan relevansi moralnya. Mengembalikan martabat rakyat sebagai pemilik voice absolut atas kebijakan JKA adalah langkah pertama untuk menghapus wajah feodal dari tanah Aceh.

Mari berhenti berpura-pura menjadi pelayan rakyat jika pada kenyatannya Anda merasa terganggu oleh suara mereka yang menuntut hak untuk hidup sehat. Demokrasi di Aceh hanya akan pulih jika kita memiliki keberanian untuk mendengarkan "kebisingan" yang paling menyakitkan sekalipun, dan mengakuinya sebagai perintah tertinggi yang harus dijalankan.

Berita Lainnya