Derita Rakyat Aceh Akibat Terjangan Banjir dan Ketamakan Para Pemimpinnya
Penulis : Sri Radjasa, M.B.A (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - 26 November 2025 Aceh kembali diluluh lantakan oleh bencana hidrometeorologi. Ratusan korban meninggal dunia, desa-desa hilang, ribuan ruas jalan dan jembatan putus tergerus air bah dari wilayah ketinggian. Tingkat kerusakan fisik diduga melebihi dari bencana tsunami yang menghantam pantai barat Aceh. Tiga bulan sudah tragedy tersebut berlalu, tetapi warga Aceh masih banyak tinggal di tenda dan hunian sementara serta masih bergantung kepada bantuan. Kemana para pejabat daerah, jangan-jangan justru ikut saling cakar mengais bantuan pemerintah pusat.
Ternyata doa rakyat Aceh yang teraniaya, akibat bencana banjir bandang, didengar Allah SWT. Ketamakan pemimpin Aceh akhirnya tersingkap, melalui laporan Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), tentang terbitnya 20 izin usaha pertambangan (IUP) sepanjang tahun 2025, dengan total luas konsesi mencapai 44.585 hektar. Menurut Analisa data Dinas ESDM, penerbitan 20 IUP dalam waktu setahun adalah yang tertinggi sepanjang sejarah perizinan tambang di Aceh. Setelah ditelusuri, ternyata 8 IUP pada masa PJ Gubernur Safrizal yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Satgas Perceptan Rehab Rekon Aceh. Kemudian 12 IUP keluar pada oktober-nopember 2025 masa Gubernur Muzakir Manaf.
20 izin tambang yang dikeluarkan oleh dua gubernur Aceh yaitu Safrizal dan Mualem hanya dalam waktu tidak sampai setahun, tidak sekedar patut diduga adanya penggunaan relasi kekuasaan untuk memuluskan proses izin tersebut, tapi harus diusut secara hukum untuk mengungkap apakah ada korelasi penerbitan izin tersebut semakin memperparah bencana banjir bandang. Berikut rincian 20 IUP yang terbit tahun 2025.
Terbit bulan januari 2025 masa PJ Gubernur Safrizal
PT Aceh jaya Baru Utama – IUP emas 2.362 Ha di Aceh Jaya.
PT Abdya Mineral Utama - IUP emas 2.319 Ha di Abdya
PT Sumber Energi S – IUP batubara 4876 Ha di Singkil
PT Karya Budi Daya Nusantara – IUP Batubara di Singkil
PT Bravo Energi Sentosa – IUP Batubara 3349 Ha di Singkil
PT Onetama Kencana Energi – IUP Batubara 4.418 Ha di Singkil
PT Adikara Reksa Mitra - IUP Biji besi 230 Ha di Aceh Besar
PT Rain Tambang Bersaudara – IUP Tembaga 190 Ha Di Abes
Terbit bulan oktober sd Nopember 2025 masa Gubernur Muzakir Manaf.
PT Surya Bara Mentari - IUP Batubara 4.327 Ha di Aceh Barat
PT Kingston Abadi Mineral – IUP Biji Besi 4.251 Ha Di Asel
PT Bumi Mulya Energi – IUP Emas 1.787 Ha Di Aceh Jaya
PT Uarum Indo Mineral – IUP emas 1.538 Ha Di Asel
PT Kingston Abadi Energi – IUP Biji Besi 596 Ha DI Asel
PT Tunas Mandiri Persada - IUP emas 33 Ha di Asel
PT Mineral Mega Sentosa – IUP emas 739 Ha di Asel
PT Sumber Berkah Energi – IUP emas 1.568 Ha di Aceh jaya
PT Hikmah Beutong raya – IUP emas 595 Ha di Nagan Raya
PT Qasas Sabang Berjaya – IUP Kuarsi 1.823 Ha di Aceh Jaya
PT Qasas Sabang Berjaya – IUP Kuarsi 3.888 Ha di Aceh Jaya
PT Berkat Mandiri Persada – IUP kuarsi 904 Ha di Aceh Jaya.
Eksplorasi tambang khususnya emas di Aceh, dengan luas lahan konsesi puluhan ribu Hektar, membawa risiko lingkungan yang signifikan, karena lokasinya secara historis rawan bencana ekologis diantaranya gangguan Struktur Tanah & Peningkatan Risiko Longsor, sedimentasi dan Pendangkalan Sungai, Risiko Pencemaran Air dan Kimia (Fase Lanjut), Deforestasi Kawasan Hutan. Terlebih lagi perusahaan yang memperoleh IUP tersebut, adalah perusahaan baru tanpa pengalaman di pertambangan. Bahkan tidak ditemukan data-data sekunder dari 20 perusahaan tersebut di internet.
Terkait dengan penerbitan IUP ditengah derita rakyat Aceh, mendesak presiden Prabowo, untuk tegas meminta tanggung jawab kepada mantan PJ Gubernur Aceh Safrizal dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Publik mendesak agar Sdr Safrizal mundur dari jabatan sebagai Pelaksana Satgas Percepatan Rehab Rekon Aceh, sementara kepada Gubernur Aceh, demi rasa keperdulian terhadap rakyat Aceh, agar membatalkan 20 IUP yang telah diterbitkan. Kepada Muzakir Manaf dan pimpinan DPRA, rakyat Aceh tidak butuh izin usaha pertambangan dan investasi besar di sector pertambangan, karena hanya memperkaya para pejabat dan aparat keamanan/hukum, sementara rakyat Aceh semakin tersisih. Rakyat Aceh selaku pewaris tanah Indatu, hanya membutuhkan izin usaha pertambangan rakyat yang dikelola oleh koperasi. Cukup rakyat Aceh terpuruk oleh bencana dan dimiskinkan akibat tata kelola pemerintahan Aceh yang hanya mengejar rente.