Dilema Etika dan Hukum: Menakar Diamnya Pimpinan Aceh dalam Kasus Dugaan Nikah Siri Pejabat Teras
Oleh: (Nasrul Zaman/Warga Peduli Aceh)
KUPAS.co - Aceh kembali diguncang isu miring yang menyasar salah satu pejabat tertingginya. Dugaan nikah siri yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh bukan sekadar urusan ranjang atau privasi personal. Di balik tirai rumah tangga tersebut, ada beban etika, aturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), dan bayang-bayang pidana yang kini menanti kejelasan. Namun, yang lebih mengejutkan dari isu itu sendiri adalah "keheningan kolektif" dari pihak Inspektorat, Badan Kepegawaian Aceh, hingga Gubernur dan Wakil Gubernur.
Nikah Siri: Bukan Sekadar "Sah Secara Agama" bagi ASN
Bagi masyarakat awam, nikah siri sering dianggap sebagai jalan pintas yang halal secara agama. Namun, bagi seorang ASN, aturan mainnya sangat berbeda. ASN bukan warga biasa; mereka adalah representasi negara yang digaji dari pajak rakyat. Oleh karena itu, kehidupan pribadi mereka diatur secara ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah melalui PP Nomor 45 Tahun 1990.
Dalam aturan tersebut, tegas dinyatakan bahwa PNS pria yang ingin beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Nikah siri, yang secara definisi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), otomatis melanggar prosedur ini. Dampaknya tidak main-main: mulai dari sanksi disiplin berat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat.
Mengapa aturan ini begitu kaku? Karena negara ingin memastikan bahwa ASN memiliki integritas moral yang tinggi. Jika seorang pejabat tinggi berani mengabaikan administrasi negara dalam urusan pribadinya, bagaimana rakyat bisa percaya dia akan tertib administrasi dalam mengelola anggaran triliunan rupiah milik rakyat Aceh?
Lonceng Kematian Moral: Ancaman Pidana dalam KUHP Baru
Argumen bahwa nikah siri "hanya urusan administratif" kini telah dipatahkan oleh perkembangan hukum terbaru. Masyarakat perlu tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), celah bagi pelaku nikah siri tanpa izin istri sah semakin sempit.
KUHP baru memperluas delik perzinaan dan kohabitasi (kumpul kebo). Jika pernikahan siri dilakukan tanpa persetujuan istri sah, hal ini bisa masuk ke ranah pidana. Lebih jauh lagi, jika ada pemalsuan status (mengaku bujang atau duda padahal masih terikat pernikahan sah), maka ancaman penjara bisa menjerat siapapun—baik dia pejabat maupun warga biasa.
Hukum tidak lagi melihat "yang penting sah di depan ulama". Jika tindakan tersebut mencederai hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat, maka negara hadir untuk menghukum. Di Aceh, yang menerapkan Syariat Islam, seharusnya standar moral pejabat jauh lebih tinggi daripada daerah lain. Namun, temuan ini seolah menunjukkan adanya standar ganda: keras ke rakyat kecil, tapi lembek ke pejabat tinggi.
Di Mana Suara Wakil Gubernur?
Publik Aceh kini bertanya-tanya: Di mana fungsi pengawasan pimpinan? Khususnya posisi Wakil Gubernur yang secara konstitusional memiliki mandat khusus dalam pengawasan internal pemerintahan.
Sesuai dengan pembagian tugas dalam pemerintahan daerah, Wakil Gubernur memiliki wewenang untuk memastikan gerbong birokrasi berjalan sesuai rel. Pengawasan terhadap disiplin ASN—termasuk Sekda—adalah tanggung jawab yang melekat, diminta atau tidak diminta oleh Gubernur.
Diamnya Wakil Gubernur dalam isu ini menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Apakah ada "pagar makan tanaman"? Atau apakah ini bentuk solidaritas sesama pejabat untuk saling menutupi aib? Jika benar ada pelanggaran, dan pimpinan tetap diam, maka mereka secara tidak langsung sedang melegitimasi pelanggaran hukum di bawah hidung mereka sendiri.
Inspektorat dan BKD: Macan Ompong atau Alat Pelindung?
Inspektorat Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh (BKD) seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah ASN. Namun, dalam kasus dugaan nikah siri Sekda ini, kedua lembaga tersebut tampak seperti "macan ompong".
Seharusnya, begitu isu ini mencuat ke publik, Inspektorat segera membentuk tim audit investigasi. Tidak perlu menunggu laporan resmi jika keresahan publik sudah begitu masif. Diamnya lembaga-lembaga ini adalah bentuk pengabaian terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
Jika seorang staf rendahan di kantor camat melakukan nikah siri, mungkin proses pemecatannya akan secepat kilat. Namun, ketika yang diduga melakukannya adalah "bos" di jajaran birokrasi, semua seolah mendadak buta dan tuli. Inilah yang merusak kepercayaan rakyat Aceh terhadap pemerintahannya sendiri.
Kesimpulan: Aceh Butuh Ketegasan, Bukan Kebisuan
Aceh adalah daerah dengan keistimewaan yang berlandaskan moralitas Islam. Kasus dugaan nikah siri ini adalah ujian bagi integritas pimpinan Aceh. Kita tidak ingin melihat hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Jika dugaan ini benar, maka sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai PP 45/1990 dan proses hukum sesuai KUHP harus dihormati. Jika salah, maka pemerintah harus segera memberikan klarifikasi yang berbasis data, bukan sekadar diam seribu bahasa.
Rakyat Aceh butuh teladan, bukan drama sembunyi-sembunyi di balik jabatan. Keheningan Gubernur dan Wakil Gubernur bukan lagi emas, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap keterbukaan informasi dan penegakan hukum di Bumi Serambi Mekkah.