1. News

Dinilai Langgar Integritas, Gubernur Aceh Didesak Bubarkan Pansel JPT

KUPAS.co | Banda Aceh - Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Aceh menuai kritik tajam. Panitia Seleksi (Pansel) JPT dituding telah mengabaikan semangat profesionalisme dan inklusivitas yang diusung Penjabat Gubernur Aceh. Bahkan, Pansel dinilai melakukan langkah kontradiktif dengan meloloskan kandidat yang memiliki rekam jejak hukum bermasalah.

​Pengamat kebijakan publik, Dr. Nasrul Zaman, menyatakan bahwa kerja Pansel saat ini justru menjauh dari cita-cita Gubernur untuk melahirkan birokrasi yang cakap dan berintegritas. Menurutnya, langkah Pansel dalam tahap seleksi administrasi menunjukkan indikasi "sabotase" terhadap visi pemerintah daerah.

​"Gubernur perlu segera bertindak karena secara vulgar terlihat Pansel yang dibentuk telah mensabotase semangat Gubernur dalam melahirkan pemerintahan yang profesional. Ada kesan Pansel justru membonsai semangat kolaborasi dan inklusivitas," ujar Nasrul di Banda Aceh, Jumat (16/1/2026).

​​Salah satu poin yang disoroti adalah gugurnya sejumlah kandidat dari unsur akademisi, seperti dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan UIN Ar-Raniry, pada tahap administrasi. Padahal, menurut Nasrul, kehadiran para dosen terbaik dalam birokrasi merupakan bentuk dukungan kampus dalam membangun Aceh.

​Nasrul menilai, para kandidat dari perguruan tinggi tersebut secara dokumen dan kelayakan telah memenuhi syarat. Namun, keputusan Pansel yang menggugurkan mereka di tahap awal dianggap menutup ruang bagi tenaga ahli profesional untuk berkontribusi langsung di pemerintahan.
​Integritas Dipertanyakan

​Hal yang paling krusial dalam sorotan ini adalah dugaan diloloskannya calon yang pernah tersangkut kasus hukum. Nasrul membeberkan adanya temuan kandidat yang tetap melenggang meski pernah berstatus tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen di masa lalu.

​"Sangat mengherankan, Pansel justru meluluskan calon yang pernah berstatus tersangka dan terbukti secara kepolisian memalsukan dokumen saat menjabat. Ini sangat mencederai rasa keadilan dan standar integritas," tegasnya.

​Berdasarkan kondisi tersebut, Nasrul mendesak agar Gubernur Aceh segera mengambil langkah tegas demi menyelamatkan marwah birokrasi.

​"Dua contoh itu sudah cukup bagi Gubernur Aceh untuk membubarkan Pansel dan membatalkan keputusan yang telah diambil. Pansel seharusnya menyaring staf terbaik melalui uji psikologis dan kapasitas, bukan malah menggagalkan potensi terbaik sejak di tahap administrasi hanya demi meloloskan figur bermasalah," tambah Nasrul.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Daerah Aceh maupun perwakilan Pansel JPT belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

Masyarakat berharap proses seleksi ini dapat diulang atau diaudit demi memastikan pejabat yang terpilih nantinya benar-benar memiliki rekam jejak yang bersih.

Berita Lainnya