Dituduh Serobot Hutan Adat, Kelompok Tani: Kami Warga Asli, Bukan Pendatang

Ilustrasi. Foto (dok.net).
Ilustrasi. Foto (dok.net).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik pengelolaan lahan di kawasan Delong Seunegan, Kecamatan Kluet Timur, kian memanas. Kelompok Tani Delong Durung, yang beranggotakan warga asli Gampong Durian Kawan, akhirnya angkat bicara menanggapi tuduhan telah menyerobot hutan adat. Melalui ketuanya, Nasrullah, kelompok ini menegaskan bahwa aktivitas mereka legal dan berizin penuh dari otoritas resmi.

“Kami bukan pendatang, kami warga asli. Lahan yang kami garap berada di wilayah APL yang sah, bukan hutan adat seperti yang dituduhkan,” ujar Nasrullah dalam pernyataan resminya, Sabtu (27/7).

Kelompok Tani Delong Durung menegaskan bahwa aktivitas pengelolaan lahan mereka didasarkan pada sejumlah dokumen resmi yakni, surat rekomendasi Geuchik Durian Kawan Nomor 335/425/2025, surat dari Kepala KPH Wilayah VI Aceh Nomor 522/92 tertanggal 2 Juli 2025, dan peta APL berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018.

“Segala tindakan kami dilandasi aturan dan legalitas. Tidak benar jika kami disebut menyerobot hutan adat, apalagi kawasan itu belum memiliki SK resmi penetapan hutan adat dari pemerintah,” tambah Nasrullah.

Salah satu pokok persoalan yang menjadi sumber konflik adalah klaim hutan adat Delong Seunegan. Kelompok Tani menyatakan bahwa klaim tersebut masih bersifat sosial, hanya berdasarkan Perdes (Peraturan Desa), dan belum mendapat pengakuan formal dari negara, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.

“Kami menghormati adat, tapi hukum negara juga harus ditegakkan. Tanpa SK penetapan, wilayah itu belum bisa disebut hutan adat secara resmi,” jelasnya.

Mereka juga menyayangkan sikap sebagian pihak yang tidak mengakui posisi Geuchik sebagai pemimpin adat sekaligus administratif, serta mengabaikan peran KPH sebagai lembaga teknis kehutanan.

“Ini seperti melecehkan struktur negara. Geuchik dan KPH adalah otoritas yang sah. Justru kami patuh pada keduanya,” tegasnya.

Nasrullah menegaskan pihaknya tidak anti-dialog. Ia menyebutkan sudah ada upaya komunikasi, meski belum seluruhnya berhasil dibangun secara konstruktif. Namun, ia mengutuk keras aksi perusakan alat berat yang terjadi di lapangan baru-baru ini.

“Kekerasan bukan solusi. Hukum harus ditegakkan, siapa pun pelakunya,” kata Nasrullah.

Untuk menghindari konflik horizontal, Kelompok Tani Delong Durung mendorong pemerintah agar segera turun tangan. Mereka berharap agar dilakukan Verifikasi faktual batas wilayah APL dan klaim hutan adat, mediasi terbuka dengan melibatkan semua pihak, penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan di lapangan hingga kepastian hukum atas status kawasan Delong Seunegan.

Dalam hal ini Nasrullah menegaskan kembali bahwa kelompoknya hanya ingin hidup damai dan bekerja secara sah di tanah kelahiran mereka sendiri.

“Kami bukan perambah, kami petani yang taat hukum. Jangan karena klaim sepihak, lalu kami dihakimi seolah-olah kriminal. Kami hanya ingin membangun kampung dengan cara yang benar.” tutupnya