Pemerintah Aceh Percepat Pemanfaatan Kayu Hanyutan untuk Pemulihan Pascabencana

Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Ruang Rapat Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/1/2026). Foto. Dok.Ist
Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Ruang Rapat Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/1/2026). Foto. Dok.Ist

KUPAS.co | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya rehabilitasi pascabencana dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, S.IP., MPA, mendorong percepatan pemanfaatan kayu hanyutan sisa banjir sebagai material utama rekonstruksi fasilitas publik dan hunian warga.

​Langkah ini ditekankan Nasir dalam Rapat Koordinasi Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan di Ruang Rapat Potensi Daerah, Sekretariat Daerah Aceh, Senin (26/1/2026). Ia menegaskan bahwa aktivasi tim di lapangan harus segera dilakukan guna menghindari degradasi kualitas material akibat faktor cuaca dan waktu.

​“Tim ini harus segera diaktifkan, untuk optimalisasi kerja terhadap pemanfaatan kayu hanyutan yang saat ini cukup masif di beberapa daerah,” ujar M. Nasir.

​Nasir menggarisbawahi bahwa seluruh proses birokrasi dan eksekusi lapangan harus rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Ia juga memberikan catatan tegas mengenai peruntukan material tersebut.

​Pemerintah Aceh memastikan kayu-kayu ini sepenuhnya didistribusikan untuk masyarakat terdampak dan fasilitas umum, bukan untuk diperjualbelikan.

​“Saya mengimbau agar seluruh proses pemanfaatan kayu hanyutan tersebut dikawal dengan baik,” tambahnya.

​Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Dr. Ir. A. Hanan, S.P., M.M., memaparkan bahwa Tim Pemanfaatan Kayu Hanyutan memiliki tiga mandat utama:

  1. ​Identifikasi: Mendata volume dan jenis kayu yang layak pakai di lapangan.
  2. Deklarasi Bersama: Menetapkan status hukum kayu banjir menjadi "kayu hanyutan".
  3. Sertifikasi: Menerbitkan surat keterangan legalitas kayu agar distribusi tidak terhambat masalah hukum.

​Hingga saat ini, DLHK Aceh mencatat proses identifikasi telah menjangkau sekitar 50 titik terdampak dan diprediksi akan terus bertambah seiring penyisiran tim di wilayah lain.

​Senada dengan hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol Wahyudi, mengingatkan pentingnya kepastian hukum sebelum kayu tersebut didistribusikan ke tangan masyarakat.

​Wahyudi mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk tim aksi di tingkat lokal dengan melibatkan tenaga ahli guna mempercepat verifikasi status kayu.

​“Perlu dibentuk tim khusus di masing-masing sektor serta mengakomodir lebih banyak tenaga ahli, agar proses identifikasi dan penentuan status kayu dapat berjalan lebih cepat,” kata Wahyudi.

​Ia mengingatkan para kepala daerah agar tidak terburu-buru mendistribusikan kayu sebelum status hukumnya klir. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan serta menghindari konflik kepemilikan di kemudian hari.

​Melalui langkah integratif ini, Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan pemulihan pascabencana berjalan efisien, akuntabel, dan berbasis pada pemanfaatan potensi lokal yang bertanggung jawab.