1. Opini

Elite Aceh Ugal-ugalan Izin Tambang

Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik dan Ekonomi).

KUPAS.co - Kondisi kehidupan rakyat Aceh saat ini sedang tidak baik-baik saja, ancaman kehidupan pasca banjir bandang serta kerusakan ekosistem dan ekologi lingkungan hidup 26 November 2025, dipastikan ke depan akan terus menjadi ancamqn serius.

Secara realitas selama tahun 2025, izin tambang secara ugal-ugalan diterbitkan/dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh. Demikian parahnya sekitar 12 izin tambang dikeluarkan pada bulan Oktober-November 2025. Hal sangat tidak menghargai keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, demikian nyata korban manusia, nyawa, darah, harta benda, pekerjaan, sumber kehidupan dan lain sebagainya, sehingga saat ini banyak korban langsung semakin tidak jelas serta tidak ada kepastian kehidupan masa depannya.

Hal ini terlihat dan realitas kehidupan sangat tidak manusiawi secara realistik di lokasi bencana, meskipun berbagai narasi bagus, baik, sudah teratasi dengan baik yang selalu dikembangkan dan digaungkan oleh para elite Aceh, pengambil kebijakan terhadap penanggulangan bencana masa darurat dan kelanjutannya.

Namun demikian, narasi seolah-olah sudah semua teratasi, ini sekedar "lip-services" para elite Aceh, juga tim penanggulangan bencana. Sesungguhnya saat ini, jika digunakan indikator kemanusiaan, sudah jelas-jelas melanggar hak azasi manusia (HAM). Hal ini sungguh sangat "biadab" jika orang-orang dan juga elite pemimpin terindikasi melanggar HAM, dipercaya menjadi elite mengurus negara dan Aceh. Sehingga, hal-hal yang jelas-jelas melanggar dan mengangkangi kehidipan manusiawi lainnya dianggap biasa-biasa saja serta tidak bermasalah.

Selanjutnya, saat ini sekian banyak izin tambang sedang menanti giliran untuk diterbitkan izinnya. Secara rasional akal waras, dapat dipastikan berbagai bencana besar di Aceh diprediksikan akan berlaku lagi berulang-ulang, bahkan bisa jadi lebih dahsyat dari sebelumnya selama ini. Sementara itu kontrol politik legislatif seperti tidak berjalan serta tidak berlaku sebagaimana undang-undang, atau fungsi lagislatif dapat saja abai, meskipun secara kasat mata dan realitas empirik korban manusia, kemanusiaan demikian nyata terlihat. Sehingga memperkuat asumsi dan tesis bahwa elite pemimpin atau elite Aceh sebagai ikut serta merusak ekosistem lingkungan hidup, tidak berfikir berlandaskan etika-moral, bahkan sangat berpotensi melanggar hak azasi manusia (HAM), saat ini dan ke depannya.

Karena eksploitasi tambang, baik yang ilegal maupun legal sangat berpotensi merusak lingkungan hidup. Sehingga dinilai bahwa, penerbitan izin tambang sangat tidak manusiawi, merusak ekosistem lingkungan hidup dan berpotensi besar melanggar HAM. Ini semua demi "cuan" dan keuntungan peribadi dan kelompok elite bersama oligarki rakus yang memanfaatkan berbagai sumber daya alam (resources) Aceh untuk kepentingan memperkaya diri dan kelompoknya, dengan narasi mengejar investasi, tetapi merusak alam dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, diperlukan kesadaran bersama seluruh rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan, baik secara etiks-moral, sosial, politik dan ekonomi dari sikap ugal-ugalan tanpa kontrol dari lembaga-lembaga resmi pemerintah. Hal ini sangat "terkutuk perilaku rakus" yang saat ini dipertontonkan. Arogansi elite pemimpin Aceh dianggap lumrah jika korban berlaku terhadap rakyat/masyarakat Aceh. Praktik ugal-ugalan menerbitkan izin tambang sangat tidak bermoral ditengah kondisi kehidupan rakyat Aceh penuh dengan ketidakpastian masa depannya.

Berita Lainnya