Enam Tersangka Korupsi Sanitasi Sekolah Diserahkan ke Jaksa, Anggota DPRK Masih Tunggu Izin Penahanan
Kupas.co | Banda Aceh — Kejaksaan Negeri Banda Aceh menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana cuci tangan dan sanitasi sekolah tahun 2020.
Penyerahan tersebut dilakukan pada Kamis (8/1/2026) sekitar pukul 14.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Banda Aceh.
Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Suhendri, melalui Kepala Seksi Intelijen Muhammad Kadafi, menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan pengadaan langsung pembuatan sarana sanitasi pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh.
“Dengan dilaksanakannya Tahap II, maka perkara dinyatakan lengkap dan selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan,” kata Muhammad Kadafi.
Ia menjelaskan, terdapat enam orang tersangka yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, yakni WN bin SH (36), AH bin AA (40), MI bin I (45), M bin A (37), I bin M (46), dan H bin H (38).
“Para tersangka diduga secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan langsung tersebut sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Lebih lanjut, lima tersangka langsung dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Banda Aceh selama 20 hari, terhitung sejak 8 Januari hingga 27 Januari 2026, dengan didampingi penasihat hukum masing-masing.
Sementara itu, satu tersangka berinisial WN belum dilakukan penahanan karena yang bersangkutan merupakan anggota DPRK aktif. Penahanan terhadap anggota legislatif daerah harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Aceh atas nama Menteri Dalam Negeri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
“Kami akan mengajukan permohonan izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Muhammad Kadafi.









Komentar