For-PAS Dorong Evaluasi Total Tata Kelola Pemerintahan Aceh Selatan
KUPAS.co | TAPAKTUAN - Forum Pemerhati Aceh Selatan (For-PAS) mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk melakukan perbaikan fundamental dalam tata kelola pemerintahan. Belajar dari sejumlah persoalan di masa lalu, setiap kebijakan daerah kini dituntut lebih transparan, akuntabel, dan sepenuhnya merujuk pada regulasi yang berlaku demi kepentingan publik.
Ketua For-PAS, T. Sukandi, menyampaikan bahwa kepala daerah memegang peran strategis sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kepala daerah harus didukung oleh struktur birokrasi yang profesional, mulai dari asisten hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Struktur birokrasi sudah diatur secara jelas. Karena itu, setiap kebijakan seharusnya lahir dari mekanisme pemerintahan yang profesional, bukan semata-mata dipengaruhi oleh relasi personal atau kepentingan politik jangka pendek,” ujar Sukandi di Tapaktuan, Selasa (27/1/2026).
Sukandi menyoroti fenomena pengambilan kebijakan di era pemilihan kepala daerah langsung yang kerap kali rentan terhadap intervensi lingkaran terdekat atau tim pemenangan. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengabaikan prinsip objektivitas dan kepatuhan terhadap hukum.
Ia menekankan agar aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran penasihat kepala daerah memiliki keberanian untuk menjaga integritas institusi. Sikap kritis terhadap kebijakan yang menyimpang dari aturan dianggap sebagai bentuk profesionalisme yang mutlak diperlukan.
“Keputusan yang baik lahir dari proses yang sehat. Ketika regulasi dijadikan rujukan utama, kebijakan akan lebih akurat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tuturnya.
Selain masalah birokrasi, For-PAS memberikan perhatian khusus pada pengelolaan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit di Aceh Selatan. Sukandi menilai, evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut merupakan tanggung jawab mendesak bagi pemerintah daerah.
Langkah tegas diperlukan bagi perusahaan yang terbukti melanggar perizinan, merusak lingkungan, atau mengabaikan hak-hak masyarakat lokal.
“Penegakan aturan, termasuk pencabutan izin usaha, harus segera dilakukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan daerah,” tegas Sukandi.
Saat ini, di tengah status Bupati Aceh Selatan H. Mirwan yang sedang nonaktif, For-PAS berharap agenda perbaikan tata kelola ini tidak terhenti. Perbaikan kebijakan secara terbuka dan konsistensi dalam menegakkan aturan diharapkan menjadi fondasi bagi stabilitas pelayanan publik dan kemajuan jangka panjang Aceh Selatan.









Komentar