Gaji ke-13 ASN Banda Aceh cair, Wali Kota Illiza harap dapat dongkrak ekonomi daerah
BANDA ACEH, KUPAS.co - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal memastikan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh mulai mencairkan tunjangan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko setempat pada minggu pertama Juni 2026.
Kebijakan pencairan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tingkat kesejahteraan aparatur, sekaligus sebagai dukungan nyata dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga ASN menjelang momentum tahun ajaran baru sekolah.
“Gaji ke-13 ini bukan hanya bentuk penghargaan atas pengabdian ASN, tetapi juga bentuk kepedulian pemerintah untuk membantu kebutuhan keluarga, khususnya biaya pendidikan anak-anak memasuki tahun ajaran baru,” ujar Illiza di Banda Aceh, Selasa (2/6/2026).
Ia menjelaskan pelaksanaan pencairan gaji ke-13 ini dieksekusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Langkah ini kemudian diperkuat melalui payung hukum daerah berupa Peraturan Wali Kota (Perwal) Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan data resmi dari Pemerintah Kota Banda Aceh, total alokasi anggaran yang dikucurkan untuk pembiayaan gaji ke-13 pada tahun 2026 ini mencapai kisaran angka Rp25 miliar.
Penyaluran anggaran tersebut diperuntukkan bagi 3.542 Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebanyak 2.218 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta jajaran pejabat negara dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.
Illiza mengatakan kebijakan pemenuhan hak finansial aparatur tersebut juga diharapkan mampu memberikan stimulus berupa dampak positif terhadap roda perputaran ekonomi daerah di fase pertengahan tahun ini.
“Kita berharap pencairan gaji ke-13 ini dapat membantu meningkatkan daya beli ASN dan secara tidak langsung ikut menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa seluruh rangkaian proses birokrasi pencairan dilakukan secara ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bagi para pegawai PPPK dengan penyesuaian administrasi dan masa kerja sebagaimana diatur oleh pemerintah pusat.
Menurut Illiza, Pemko Banda Aceh akan terus berkomitmen dan berupaya maksimal untuk menjaga hak-hak aparatur secara tepat waktu. Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“ASN adalah motor penggerak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kesejahteraan aparatur juga menjadi perhatian pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujar Illiza memungkasi penjelasannya.









Komentar