Gebrak Meja! Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan: PT ASN Jangan Rampas Hak Rakyat

Idrus TM, Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan. Foto (dok.Istimewa).
Idrus TM, Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Tapaktuan – Suasana rapat di ruang Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan, Selasa (7/10/2025), mendadak memanas. Ketua Komisi III DPRK Aceh Selatan, Idrus TM, tiba-tiba mengebrak meja dan bersuara lantang menegur keras pihak PT Agro Sinergi Nusantara (ASN) yang dinilai tak menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat.

“Jangan mengundang mudharat atas keberadaan perusahaan ini daripada manfaat yang seharusnya diterima rakyat!” tegas Idrus dengan nada tinggi di hadapan perwakilan PT ASN.

Politisi Partai Aceh itu menegaskan, perusahaan sawit wajib tunduk pada aturan perundang-undangan, khususnya terkait kewajiban menyerahkan 20 persen lahan plasma untuk masyarakat.

“Sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, setiap perusahaan perkebunan wajib menyerahkan lahan plasma sebanyak 20 persen dari Izin Usaha Perkebunan (IUP),” jelas Idrus dengan tegas.

Namun, hingga kini, PT ASN disebut belum juga memenuhi kewajiban tersebut, bahkan dinilai tidak menunjukkan keseriusan meski sudah beberapa kali dipanggil ke DPRK.

“Pertemuan pada 16 September lalu seharusnya menjadi momentum bagi mereka untuk menunjukkan itikad baik. Tapi sampai hari ini, tidak ada penjelasan konkret, tidak ada langkah nyata. Ini bukti bahwa PT ASN tidak serius!” ujarnya sambil menepuk meja keras.

Idrus menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam, dan persoalan ini akan segera dibawa ke Komisi II DPRA dan DPR RI agar mendapat perhatian lebih tinggi.

Nada serupa juga disampaikan anggota Komisi III DPRK Aceh Selatan, Muhammad Hamra. Ia menilai PT ASN terkesan menyepelekan lembaga dewan dan hasil kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

“Kalau mereka tidak patuh, itu sama saja melanggar aturan dan memperlakukan rakyat dengan tidak adil. Kami tidak akan diam, ini menyangkut hak masyarakat!” tegas Hamra.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Dedi Saputra, ST, Sekretaris Komisi Arjuna, anggota Mauridi, SE, dan Amir Mulyadi. Dari pihak pemerintah daerah hadir Asisten II Setdakab Aceh Selatan Hadi Suhaima, Plt Kepala Dinas Pertanahan Mudatsir ZA, SE, MM, serta perwakilan manajemen PT ASN dan sejumlah awak media.