Heboh Isu Nikah Siri Sekda Aceh M Nasir, Melanggar Aturan Disiplin ASN?
KUPAS.co | BANDA ACEH - Isu dugaan nikah siri yang dikaitkan dengan Sekda Aceh M Nasir kini mencuat ke ruang publik setelah sebelumnya beredar terbatas di lingkungan internal birokrasi.
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, informasi tersebut telah lama menjadi pembicaraan di kalangan aparatur pemerintahan, namun baru memperoleh perhatian luas menyusul beredarnya potongan video di media sosial TikTok.
Video yang beredar dan dibagikan melalui sejumlah akun media sosial itu menyinggung dugaan hubungan personal Sekda Aceh M Nasir dengan seorang perempuan muda berinisial SW yang disebut berprofesi sebagai dokter.
Meski informasi dari media sosial tidak dapat dijadikan satu-satunya rujukan kebenaran, kemunculannya dinilai memperkuat isu yang sebelumnya sempat berkembang secara tertutup.
Berdasarkan penelusuran media ini dari sejumlah sumber terpisah, dugaan pernikahan tersebut disebut dilakukan secara siri atau tidak dicatatkan secara resmi oleh negara.
Jika informasi ini terbukti, praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan disiplin ASN, mengingat status Sekda Aceh sebagai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan daerah.
Dugaan Relasi Kuasa dalam Birokrasi
Salah seorang sumber menyebutkan, dugaan hubungan tersebut bermula dari aktivitas keolahragaan yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Ruang tersebut semestinya steril dari potensi relasi kuasa personal, mengingat posisi Sekda Aceh yang memiliki kewenangan dan pengaruh struktural dalam birokrasi.
"Yang menjadi sorotan bukan hanya soal nikah siri, tetapi juga dugaan relasi kuasa yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan," ujar sumber tersebut.
Aturan Ketat Perkawinan dan Disiplin ASN
Dalam ketentuan kepegawaian, praktik poligami bagi ASN diatur secara ketat. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin ASN.
Sementara Pasal 4 ayat (1) PP yang sama melarang PNS perempuan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi disiplin berat.
Selain itu, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga mengatur larangan bagi ASN melakukan perbuatan yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara serta pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 huruf b. Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif berat, mulai dari penurunan jabatan hingga pemberhentian sebagai PNS.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan pentingnya integritas, keteladanan, dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar ASN.
Dalam konteks ini, persoalan nikah siri yang melibatkan pejabat publik tidak hanya dilihat dari aspek sah atau tidak menurut pandangan tertentu, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan administrasi negara dan disiplin aparatur.
Sensitivitas Sosial di Aceh
Aceh sebagai daerah dengan kekhususan penerapan nilai-nilai syariat Islam memiliki sensitivitas sosial yang tinggi terhadap perilaku pejabat publik. Ketertutupan dalam urusan perkawinan, terlebih jika melibatkan pejabat tertinggi birokrasi daerah, dinilai berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Media ini telah berupaya mengkonfirmasi langsung Sekda Aceh M Nasir melalui pesan WhatsApp terkait isu tersebut dan video TikTok yang beredar.
Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan atau penjelasan resmi dari yang bersangkutan.
Sejumlah pihak menilai, persoalan ini semestinya ditangani secara institusional melalui mekanisme pemeriksaan internal, agar tidak berkembang menjadi spekulasi di ruang publik.
Isu ini dinilai menjadi ujian bagi konsistensi penegakan disiplin ASN di Aceh. Publik menanti kejelasan, sekaligus memastikan bahwa aturan dan hukum diterapkan secara adil, termasuk terhadap pejabat tertinggi di lingkungan birokrasi daerah.









Komentar