1. Opini

Indonesia Dalam Cengkraman Kebijakan “Seolah-olah”

Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)

KUPAS.co - Melihat Indonesia hari ini ditahun 2026, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai negara yang secara kasat mata, selalu dicekoki oleh para pemimpinnya dengan narasi “seolah-olah”. Kadang Indonesia dipraanggapkan sebagai macan asia, bahkan dengan berlebihan diframing, seolah-olah sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Kunjungan presiden Indonesia ke beberapa negara besar, dijadikan alat propaganda kepada rakyatnya sendiri, seolah-olah Indonesia dihargai dan disegani dimata dunia. Para pemangku kebijakan di negeri ini, selalu gembar-gembor Indonesia seolah-olah sedang menuju era keemasan. Indonesia seolah-olah sebagai sebuah negara yang sedang berbenah diri disemua sector, untuk mempersiapkan tinggal landas.

Apakah memang Indonesia sedang baik-baik saja, sebagaimana imajinasi para pemangku kebijakan di negeri ini. Prof Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dengan cermat menyusun National Integrity Warning Calendar 2026–2030, adalah kalender peringatan dini berbasis indikator utama, merujuk pada lima domain yaitu legitimasi hukum, ekonomi, kohesi social, respons terhadap krisis/bencana dan perang narasi/AI. Kalender peringatan dini menjadi sangat penting, karena Indonesia telah memasuki era multipolar, dengan kompetisi semakin keras, perang teknologi dan disrupsi AI yang mengubah cara pandang soal kedaulatan. Sementara untuk menghadapi era multipolar, Indonesia masih saja bermain-main dengan “narasi kebohongan elit” sebagai toxic menina bobokan rakyat.

Runtuhnya sebuah negara, bukan disebabkan oleh krisis yang datang tiba-tiba, tetapi karena kedunguan dan under estimate para penentu kebijakan, merespons serangkaian kegagalan-kegagalan kecil yang terjadi secara simultan, hingga pada satu titik tertentu negara tidak lagi memiliki daya pulih. Inilah realitas problematic Indonesia saat ini, para pemangku kebijakan “salah membaca” krisis, sehingga negara hanya sekedar memukul gejala, tetapi tidak membunuh sumber ancaman yang menghujam jantung kedaulatan negara.

Narasi “kebohongan bernegara” secara terukur dan massif, terus dikampanyekan oleh institusi negara. Tahun 2026 akumulasi ketidak selarasan antara pemerintah dengan publik, semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari. Negara masih terlihat fungsinya, tetapi rasa keadilan tidak lagi mengalir ke lingkungan rakyat kecil. Kesalahan penguasa yang berulang terjadi, tidak lagi dipandang publik sebagai suatu insiden, tetapi telah membentuk sebagai karakter penguasa. Negara memang tetap hadir, tetapi orbitnya semakin terlihat jauh dari rakyat.

Kepemimpinan presiden Prabowo semakin menunjukan keengganan untuk berjuang bersama rakyat dan selalu bersama rakyat. Kasus-kasus hukum yang menyentuh rasa keadilan rakyat, seperti soal ijazah palsu jokowi, kasus kereta cepat, kasus IMIP, penempatan pejabat korup dalam kabinet dan jabatan strategis, pergantian kapolri dan reformasi polri, kasus tambang dan sawit illegal, beking jenderal dan pejabat dalam bisnis illegal, maupun penerapan standar ganda hukum seperti kasus matutina dan budi arie, hanya dijadikan fake law enforcement . Negara sebagai entitas moral yang mengayomi kepentingan rakyat, mulai kehilangan perannya sebagai problem solving, tetapi cenderung menjadi problem taking.

Dikotomi pusat – daerah semakin menguat, menjadi krisis yang mempertaruhkan legitimasi kekuasaan presiden Prabowo. Persoalan krisis local akibat salah prosedur dan keliru komunikasi, dapat menjadi pemicu eskalasi naratif nasional dan mempercepat delegitimasi pusat. Fenomena legitimasi publik yang semakin susut, akan diikuti oleh sikap politik publik yang menarik ekspektasinya terhadap kekuasaan presiden Prabowo, karena dipandang tidak akan melakukan perubahan signifikan yang pro rakyat. Negara dipandang gagal, membaca akumulasi ketidakpercayaan publik yang semakin sulit dikelola. Pada fase ini memang negara belum runtuh, tetapi telah kehilangan daya pengikat kedaulatan dan membutuhkan energi besar untuk pemulihan legitimasi. Kepada presiden Prabowo, bahwa akumulasi derita rakyat bukan drama, tetapi kenyataan yang hadir didepan mata tanpa rekayasa. Hanya dapat diselesaikan oleh sosok pemimpin yang dinadinya mengalir darah negarawan.

Sosok pemimpin yang didalam pikirannya tercurah hanya untuk rakyat, tidak terlintas sedikitpun untuk mentolerir legacy kepemimpinan lama yang korup dan inkonstitusional. Sosok pemimpin yang membaca etika persatuan, hanya ketika hukum tegak atas dasar keadilan bagi seluruh rakyat. Bangunan Indonesia emas, hanya akan tegak berdiri diatas pondasi legitimasi rakyat yang kuat atas kekuasaan negara. Indonesia yang kuat, ketika pemimpinnya cermat melihat ekspektasi publik dan menempatkan oligarki maupun kroninya pada klasemen keempat dalam kehidupan berbangsa bernegara

Berita Lainnya