Irpannusir Kritik Kebijakan Bupati Aceh Selatan, Soal Izin Tambang PT MKA

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir. Foto (dok.Istimewa).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Irpannusir. Foto (dok.Istimewa).

KUPAS.co | Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan IX, Irpannusir, S.Ag., SE., M.I.Kom, mengaku sedih sekaligus prihatin melihat kondisi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan yang belakangan ini kerap diwarnai polemik kebijakan.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diambil oleh Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan, justru menimbulkan kegaduhan dan perdebatan publik, bahkan sampai berujung ke ranah hukum.

Salah satu persoalan yang disoroti Irpannusir adalah tidak dikeluarkannya rekomendasi izin usaha pertambangan (IUP) bijih besi yang diajukan oleh PT Menara Kembar Abadi (MKA) sejak 20 Maret 2025 melalui surat permohonan pembaharuan rekomendasi Nomor 02/MKA/III/2025. Padahal, kata Irpannusir, seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi perusahaan tersebut yang pemegang sahamnya merupakan pengusaha lokal Aceh.

Akibat sikap diam Pemkab Aceh Selatan, PT MKA melalui kuasa hukumnya Bahadur Satri & Partners, melayangkan gugatan terhadap Bupati Aceh Selatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dengan Nomor Perkara 14/G/TF/2025/PTUN.BNA yang terdaftar pada 22 Oktober 2025.

Gugatan ini dilayangkan karena sikap diam Bupati atas permohonan resmi yang diajukan sejak Maret lalu.

“Berdasarkan hasil sidang persiapan sebelum masuk ke pokok perkara di PTUN Banda Aceh pada Rabu (29/10/2025), jika kita cermati pesan majelis hakim yang juga Wakil Ketua PTUN Banda Aceh kepada Kabag Hukum Setdakab Aceh Selatan, terlihat sudah ada sinyal kuat bahwa PT MKA berada di posisi yang benar,” ujar Irpannusir kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Mantan Sekretaris Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menegaskan, apabila perusahaan sudah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan, maka tidak ada alasan hukum bagi Pemkab menunda atau menolak mengeluarkan rekomendasi IUP. Jika ada persoalan tumpang tindih wilayah tambang di Desa Simpang II, Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah, menurutnya, hal itu semestinya menjadi ranah Pemerintah Aceh sebagai pihak berwenang dalam penerbitan IUP.

“Kita sangat menyesalkan bila Bupati terus mempertontonkan sikap tidak fair terhadap investor. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi dan merusak kepercayaan pengusaha untuk menanamkan modal di Aceh Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Irpannusir mengungkapkan bahwa pihak direksi PT MKA bahkan sudah menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan Pemkab Aceh Selatan guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang profesional dan berkontribusi nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta ekonomi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama itu, PT MKA bersedia:

  • Merekrut tenaga kerja lokal secara penuh, kecuali untuk bidang teknis tertentu.
  • Menjalin kemitraan dengan Koperasi Medah Putih di desa sekitar lokasi tambang.
  • Mengalokasikan sebagian dividen perusahaan untuk menambah pendapatan daerah.

“Momentum kehadiran investor lokal seharusnya menjadi peluang memperbaiki tata kelola pertambangan, bukan justru dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Bupati harus bersikap profesional dan adil, bukan mempersulit pihak yang ingin berkontribusi bagi daerah,” tambahnya.

Sebagai penutup, Irpannusir meminta agar pejabat pembantu Bupati Aceh Selatan mampu memberikan masukan yang benar dan objektif, bukan sekadar “asal bapak senang”.

“Saya berharap para pembantu bupati memberi advise yang bermutu dan jujur, bukan menjilat. Ini penting agar setiap kebijakan tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan publik,” pungkas Irpannusir, yang diketahui juga merupakan salah satu pendukung Bupati Mirwan pada Pilkada 2024 lalu.