Isu Umrah Bupati Aceh Selatan Menutupi Gagalnya Pemerintah Pusat Dalam Merespons Bencana
KUPAS.co I Tapaktuan - Salah satu Pemuda Aceh Selatan, Sudarliadi menyebutkan, polemik mengenai keberangkatan Bupati Aceh Selatan menunaikan ibadah umrah di tengah bencana yang melanda Aceh merupakan penggiringan opini yang tidak sehat.
"Narasi tersebut dinilai sengaja diperbesar untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah yang jauh lebih mendesak, dan kelemahan serius pemerintah Aceh dan pemerintah pusat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang kini melumpuhkan banyak wilayah di Aceh," ucap Sudarliadi kepada wartawan, Senin (8/12/2025).
Sudarliadi, menyatakan musibah banjir di Aceh Selatan dikategorikan tidak begitu parah di bandingkan daerah-daerah lain di Aceh. Numun kita lihat Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan sudah semaksimal mungkin dalam menangani korban bencana banjir di wilayah setempat.
Dalam hal ini kita menilai fokus utama tertuju pada kegagalan sistemik pemerintah dalam mencegah dan merespons bencana, bukan pada isu personal seorang pejabat.
“Ketika ribuan warga terisolasi, akses logistik terputus, dan status bencana tak kunjung ditetapkan, publik justru disuguhi drama yang tidak relevan. Ini jelas bentuk pengalihan isu. Seolah-olah persoalan bencana selesai hanya dengan mencari kambing hitam, sementara pemerintah Aceh dan pusat lepas dari tanggung jawab utama,” tegasnya.
Menurutnya, kelemahan pemerintah terlihat nyata mulai dari lambatnya penetapan status bencana yang menghambat mobilisasi sumber daya, koordinasi yang buruk antara pemerintah Aceh, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.
Serta minimnya kesiapsiagaan meski Aceh memiliki sejarah panjang bencana. Kemudian, terlambatnya distribusi bantuan ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Kita menilai bahwa masyarakat Aceh berhak mendapatkan kepemimpinan yang tanggap, bukan sekadar klarifikasi dan narasi yang mengaburkan kegagalan pemerintah.
“Bencana ini bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Tapi pola lambat, tidak terkoordinasi, dan tidak sigap dari pemerintah terus berulang. Kita harus berani mengatakan bahwa pemerintah Aceh dan pusat gagal membaca situasi, gagal bertindak cepat, dan gagal memberikan rasa aman kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa memperbesar isu keberangkatan umrah seorang pejabat bukan hanya tidak produktif, tetapi juga merugikan masyarakat Aceh yang sedang menanti kepastian bantuan.
“Isu itu sengaja ditiupkan untuk menurunkan tensi kritik terhadap pemerintah. Publik diarahkan untuk membahas hal-hal yang tidak berdampak apa pun pada percepatan penanganan bencana,” lanjutnya.
Kita mendesak Pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional demi percepatan koordinasi dan dukungan sumber daya, serta Pemerintah Aceh seharusnya meningkatkan kinerja penanganan bencana, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan,
Selanjutnya, transparansi dalam distribusi bantuan, dan pelibatan pemuda, masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran dan akuntabel.
“Rakyat Aceh tidak butuh drama, yang dibutuhkan adalah tindakan cepat, terarah, dan bertanggung jawab. Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat harus berhenti bersembunyi di balik pengalihan isu dan mulai bekerja serius untuk keselamatan rakyat,” tutup Sudarliadi.









Komentar