Jatuh Sudah Marwah Negara Dikaki Jokowi
Penulis : Sri Radjasa (Pemerhati Intelijen)
KUPAS.co - Betapa digjayanya sosok Jokowi, bahkan seorang presiden Prabowo mantan komandan pasukan khusus sekalipun, tidak mampu menyeret jokowi ke meja hijau, walaupun sudah tidak menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini. Bahkan alih-alih menjerat jokowi, untuk memenjarakan silfester saja yang sudah dijatuhi hukuman tetap, lagi-lagi presiden Prabowo diam seribu bahasa.
Menurut pandangan para pakar sosiologi politik dan pengamat geopolitik, kekuasaan negara yang tunduk pada "kekuatan bayangan" atau sering disebut deep state, adalah kondisi di mana pemerintahan resmi yang terpilih (eksekutif, legislatif) dikendalikan atau dipengaruhi oleh jaringan informal yang terdiri dari birokrasi, polisi, militer, intelijen dan aktor oligarki. Mike Lofgren menyoroti bahwa deep state bukan hanya konspirasi rahasia, melainkan perpaduan antara birokrasi permanen dan kepentingan oligarki yang mempengaruhi keputusan eksekutif dan legislative.
Indonesia dibawah kekuasaan presiden Prabowo, sesungguhnya telah berada dibawah pengaruh shadow government yang mengakibatkan terpuruknya pertumbuhan demokrasi, kebijakan yang tidak transparan mengakibatkan melemahnya akuntabilitas dan legitimasi publik, korupsi sistemik terus marak menggerus uang negara. Dalam situasi ekstrem, deep states dapat memicu ketegangan di dalam negeri dan mandegnya kedaulatan rakyat yang berujung pada internal collapse. Saat ini Indonesia memasuki tahapan, rakyat dan kekuasaan tidak berjalan seiring. Elite sibuk mempertahankan kekuasaannya, sementara rakyat mengalami krisis legitimasi karena janji-janji kesejahteraan yang semakin jauh panggang dari api.
Menurut SBY, tindakan pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan, menghancurkan fondasi moral dan kepercayaan, yang merupakan faktor kunci keruntuhan kekuasaan negara. Joseph A. Tainter: Dalam bukunya The Collapse of Complex Societies (1988) berpendapat, negara runtuh karena kompleksitas kekuasaan (aparat bertambah, regulasi menumpuk) tidak lagi memberikan manfaat bagi rakyat. Biaya birokrasi lebih besar daripada faedah yang diterima warga.
Memasuki tahun kedua pemerintahan presiden Prabowo, jika krisis ekonomi dan kesenjangan social tidak dapat diantisipasi, akan memicu ketidak puasan kelas menengah dan bawah. Pada gilirannya akan membuka ruang bagi kekerasan terorganisasi. Dalam perspektif demokrasi, jika polri terus mendesak masuk ke ranah politik dan tidak fokus pada penegakan hukum, demokrasi akan runtuh dan berganti menjadi otoritarianisme. Maka hanya menunggu waktu operasi garis dalam shadow government yang didisain kubu jokowi, merekayasa pecahnya konflik sosial yang berujung pada kudeta merayap, untuk menggulingkan pemerintah sah.
Operasi garis dalam kubu jokowi, tidak dapat sekedar dibaca sebagai isapan jempol. Berulang kali publik mengingatkan presiden Prabowo, akan bahaya operasi garis dalam kubu jokowi, bukan semata-mata mengancam kekuasaan presiden Prabowo, tetapi telah merongrong kelangsungan reformasi dan demokrasi, kewibawaan kedaulatan rakyat, penegakan hukum yang bermartabat serta merenggut kesejahteraan rakyat. Persoalan sepak terjang kubu jokowi, adalah problem mendesak rakyat yang wajib diselesaikan presiden Prabowo.
Program nasional dengan label MBG, KDMP dan food Estate, telah menuai protes luas dikalangan rakyat, karena sesungguhnya dijalankan oleh termul dan gank solo yang masih bercokol di lingkungan polri, TNI maupun birokrasi. Dengan target menguasai sumber-sumber logistic, dalam rangka merebut kembali kekuasaan negara pada 2029, dengan pendekatan “semua urusan bisa selesai dengan luxury”.