1. Opini

Jeritan Korban Banjir Aceh: Antara Tenda Darurat dan Beban Hidup yang Mencekik

Oleh: Dr. Usman Lamreung (Pengamat kebijakan publik dan politik).

KUPAS.co - Penanganan pascabencana banjir dan longsor di 18 kabupaten/kota di Aceh telah memasuki fase pemulihan. Namun di lapangan, realitasnya jauh dari kata pulih. Ribuan warga korban bencana masih bertahan di tenda-tenda darurat, menunggu kepastian hunian sementara (huntara). Banyak di antara mereka kehilangan rumah, lahan pertanian, dan sumber penghidupan. Bencana tidak hanya merusak fisik, tetapi juga menghantam ekonomi keluarga korban secara serius.

Situasi ini diperparah dengan belum stabilnya harga kebutuhan pokok di wilayah terdampak. Ketika pendapatan warga menurun drastis, beban biaya hidup justru meningkat. Kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi lokal dan memperdalam krisis sosial jika tidak direspons dengan kebijakan yang tepat dan berpihak pada korban.

Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mengurangi beban masyarakat pascabencana. Salah satu opsi kebijakan yang relevan dan langsung dirasakan manfaatnya adalah subsidi atau penangguhan pembayaran listrik bagi korban banjir dan longsor. Kebijakan ini penting karena listrik merupakan kebutuhan dasar. Dengan adanya subsidi atau penundaan pembayaran, dana rumah tangga korban dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pangan, kesehatan, dan pemulihan usaha kecil.

Pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, didorong mengambil kebijakan afirmatif berupa subsidi listrik bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan sosial, tetapi juga menjadi bagian dari strategi menahan laju inflasi di daerah-daerah yang saat ini menunjukkan indikasi kenaikan harga yang signifikan, terlebih menjelang periode konsumsi tinggi.

Kami mendorong pemerintah Aceh melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM, agar program subsidi iuran listrik menjadi bagian program penanganan bencana masa pemulihan untuk mengurangi beban masyarakat korban di 18 kabupaten/kota di Aceh.

Peran Pemerintah Kab/Kota

Di saat yang sama, pemerintah kabupaten/kota juga perlu mengambil peran aktif melalui kebijakan fiskal daerah. Pengurangan atau penangguhan pembayaran iuran PDAM tiga bulan kedepan—dapat menjadi instrumen efektif meringankan beban korban bencana. Contoh kebijakan pengurangan biaya iuran PDAM di Kota Banda Aceh patut diapresiasi dan direplikasi di daerah lain dengan menyesuaikan konteks lokal.

Program penangguhan atau subsidi iuran PDAM adalah bagian dari upaya peran pemkab/pemko dalam penanganan inflasi daerah, selain bagian penanggulangan bencana masa pemulihan.ini patut dipertimbangkan dan perlu didalami sebagai bagian dari strategi kebijakan fiskal pemerintah lokal.

Pada akhirnya, pemulihan pascabencana tidak boleh berhenti pada klaim administratif. Pemulihan sejati diukur dari sejauh mana negara hadir mengurangi beban hidup korban, memulihkan ekonomi warga, dan menahan tekanan inflasi. Tanpa kebijakan konkret dan terkoordinasi, fase pemulihan hanya akan menjadi jargon, sementara masyarakat korban terus bergulat dengan krisis yang berlapis.

Berita Lainnya