1. Opini

JKA dan Amputasi Hak Dasar Rakyat Aceh

Oleh: Dr. Taufiq Abdul Rahim (Pengamat Politik & Ekonomi).

KUPAS.co – Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukan sekadar deret angka dalam buku kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Ia adalah manifestasi paling konkret dari kontrak sosial antara negara dan rakyat. Namun, kebijakan terbaru yang mencoret puluhan ribu kepesertaan dengan dalih "efisiensi" dan "tepat sasaran" justru menyingkap sebuah paradoks yang tajam: di tengah klaim keberpihakan, pemerintah tampak sedang melakukan amputasi terhadap hak dasar masyarakatnya sendiri.

Standar Ganda Kemiskinan

​Secara statistik, narasi kesejahteraan sering kali dibangun di atas fondasi yang rapuh. Pemerintah mungkin berlindung di balik angka PDRB per kapita yang tampak mentereng di beberapa wilayah seperti Nagan Raya atau Banda Aceh. Namun, menggunakan kacamata BPS dengan garis kemiskinan di angka Rp609.160 per bulan adalah sebuah penyederhanaan yang ahistoris.

Jika kita menggunakan standar Bank Dunia untuk negara menengah ke atas sebesar US$ 6,85 per hari, maka mayoritas rakyat Aceh hari ini berada dalam kategori rentan. Dengan kurs rupiah yang menyentuh angka Rp17.000 per April 2026, memaksakan standar kemiskinan lokal yang rendah untuk mengevaluasi layak-tidaknya rakyat mendapatkan JKA adalah sebuah bentuk "kekerasan statistik". Ini bukan lagi soal akurasi data, melainkan soal kemauan politik untuk melihat realita perut rakyat yang sebenarnya.

Inflasi Tinggi, Proteksi Rendah

​Data menunjukkan bahwa Aceh sedang tidak baik-baik saja. Inflasi Maret 2026 yang menyentuh 5,61% jauh di atas rata-rata nasional ditambah kontraksi ekonomi akibat bencana ekologi di akhir 2025, seharusnya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial, bukan melonggarkannya.

Ironi kian memuncak saat kita melihat perilaku pajak. Rakyat Aceh, dari bayi hingga lansia, dipaksa patuh pada instrumen pajak tidak langsung (PPN) dalam setiap konsumsi harian mereka. Namun, mengapa saat rakyat menagih balik hak kesehatannya, birokrasi mendadak menjadi sangat rigid dan selektif? Ada kesan kuat bahwa rakyat hanya diposisikan sebagai subjek pemungutan suara dan sumber pendapatan negara, namun menjadi beban saat mereka jatuh sakit.

Dehumanisasi Politik Anggaran

Kita harus berani jujur, apakah penghapusan 50.000 jiwa dari daftar JKA murni karena persoalan validitas data, ataukah karena prioritas anggaran yang telah terdistorsi? Ketika anggaran kesehatan ditekan, namun proyek-proyek fisik yang sarat kepentingan kapital terus melaju, di sanalah nalar publik mulai mencium aroma kolusi dan nepotisme yang struktural.

Sangat sulit diterima akal sehat (common sense) jika para elite politik dan birokrasi bisa menikmati fasilitas kesehatan kelas satu yang dibiayai negara, sementara rakyat dipaksa berdebat dengan verifikator data hanya untuk sekadar mendapatkan akses pengobatan dasar. Ketimpangan akses ini adalah bentuk diskriminasi nyata yang mencederai nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan yang beradab.

Menagih Martabat

Konstitusi dan UU Pers mengamanatkan media untuk melakukan kontrol sosial. Maka, kebijakan pemotongan JKA ini harus dilihat sebagai kegagalan dalam menerjemahkan semangat otonomi khusus yang seharusnya menyejahterakan, bukan menindas. Jika kesehatan rakyat mulai dianggap sebagai beban ekonomi, maka sesungguhnya moralitas kepemimpinan tengah berada di titik nadir.

Pemerintah Aceh tidak boleh lupa bahwa JKA adalah role model nasional. Merusaknya dengan dalih efisiensi yang tidak transparan adalah langkah mundur yang akan dicatat sejarah sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Mengelola daerah tidak bisa hanya dengan hitungan kalkulator yang dingin ia butuh hati nurani dan rasa keadilan yang hangat.

Berita Lainnya