Kajian Akademis: Kondisi Bayi Saat Lahir Jadi Faktor Penentu Stunting di Aceh

Dr. Azhari, SKM, M.Kes, Fungsional Nutrisionis Pada Dinas Kesehatan Aceh. Foto: Ist
Dr. Azhari, SKM, M.Kes, Fungsional Nutrisionis Pada Dinas Kesehatan Aceh. Foto: Ist

KUPAS.co, BANDA ACEH – Upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Aceh memasuki babak baru. Sebuah kajian doktoral berbasis analisis spasial dan pemodelan statistik mengungkap bahwa kondisi bayi saat lahir merupakan faktor paling dominan yang menentukan terjadinya stunting pada anak. Temuan ini diharapkan menjadi arah baru bagi kebijakan intervensi pemerintah daerah di masa depan.

Kajian tersebut dilakukan oleh Azhari, seorang Fungsional Nutrisionis pada Dinas Kesehatan Aceh, dalam disertasi doktoralnya di Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menganalisis data prevalensi di 23 kabupaten/kota untuk mengidentifikasi hambatan dalam mencapai target penurunan stunting nasional.

Hasil studi menunjukkan bahwa faktor paling berpengaruh terhadap risiko stunting meliputi berat badan lahir rendah (BBLR), kelahiran prematur, dan panjang badan lahir. Selain itu, kondisi kesehatan anak, pola menyusui, infeksi, serta praktik pemberian makan turut menjadi faktor signifikan.

“Fase kehamilan dan kelahiran menjadi periode paling krusial dalam mencegah stunting. Jika intervensi dilakukan secara optimal sejak masa kehamilan, risiko stunting dapat ditekan secara signifikan,” simpul Azhari dalam penelitiannya, sebagaimana dilansir dinkes.acehprov.go.id, Rabu (25/2/2026).

Dari sisi program, kajian ini menemukan bahwa pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil menjadi satu-satunya intervensi spesifik yang berpengaruh signifikan dalam menurunkan prevalensi stunting di tingkat kabupaten/kota. Sebaliknya, intervensi lain seperti pemberian tablet tambah darah dan imunisasi dasar belum menunjukkan korelasi signifikan pada level wilayah dalam studi ini.

Melalui analisis spasial, penelitian ini mengidentifikasi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam sebagai wilayah prioritas yang memerlukan intervensi lebih intensif. Kedua daerah tersebut tercatat memiliki konsentrasi risiko stunting yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Aceh.

Ketimpangan antarwilayah ini menekankan bahwa pendekatan intervensi tidak dapat dilakukan secara seragam. Program harus difokuskan pada wilayah prioritas dengan mempertimbangkan kondisi geografis, akses layanan kesehatan, serta faktor sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Azhari merekomendasikan agar Pemerintah Aceh menjadikan penurunan stunting sebagai indikator kinerja utama pembangunan manusia yang terukur dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPA. Beberapa poin penguatan yang didorong meliputi:

  • Penguatan Peran Bappeda: Sebagai koordinator perencanaan dan penganggaran konvergensi lintas sektor.

  • Komitmen Kepala Daerah: Kepemimpinan daerah menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program di lapangan.

  • Layanan Antenatal Care (ANC): Meningkatkan kualitas deteksi dini kehamilan berisiko tinggi dan pencegahan anemia.

Penelitian ini telah menghasilkan dua publikasi ilmiah pada jurnal bereputasi. Publikasi pertama diterbitkan pada Action: Aceh Nutrition Journal (Desember 2025), sementara publikasi kedua yang menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM) diterima oleh jurnal internasional Acta Biomedica (terindeks Scopus Q1).

Kedua publikasi tersebut memperkuat model analisis yang dapat digunakan Pemerintah Aceh sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah, efektif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).