Kasus TPPO di Banda Aceh Berakhir Vonis Berat, Terdakwa Dihukum 7 Tahun dan Wajib Bayar Restitusi Rp117 Juta
Kupas.co | Banda Aceh — Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman berat terhadap terdakwa Rohamah binti Sulaiman dalam perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Terdakwa divonis 7 tahun penjara, didenda Rp200 juta, serta diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp117.381.000 kepada korban anak atas nama Putroe Aida Fitri.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada Selasa (14/1/2026). Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda dua ratus juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan,” bunyi putusan majelis.
Selain pidana pokok, majelis juga memerintahkan terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sesuai penilaian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bagian dari pemulihan hak korban.
“Majelis mewajibkan terdakwa membayar restitusi kepada korban anak sebesar Rp117.381.000. Jika tidak dipenuhi, akan diganti dengan pidana kurungan tambahan selama enam bulan,” tegas majelis.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya.
Namun demikian, majelis juga mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, di antaranya terdakwa belum pernah dihukum, telah berusia lanjut, menderita hipertensi dan penyakit paru (PPOK), serta menjadi tulang punggung keluarga.
“Perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang berat bagi korban, sehingga layak dijatuhi hukuman yang setimpal,” ujar majelis.
Majelis Hakim turut menetapkan agar seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana.
Sejumlah barang bukti berupa paspor, boarding pass, dan akta kelahiran dikembalikan kepada pihak yang berhak. Terdakwa juga dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 dan tetap ditahan.
Putusan ini menjadi penegasan komitmen peradilan dalam memberantas praktik perdagangan orang, khususnya terhadap anak, sekaligus memperkuat pentingnya restitusi sebagai mekanisme pemulihan korban.









Komentar