Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Terkait Dugaan Korupsi MBG

Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengenakan rompi tahanan pink Kejagung dan tangan diborgol saat dikawal petugas Kejaksaan Agung RI. Foto: Dok. Kejaksaan.go.id
Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengenakan rompi tahanan pink Kejagung dan tangan diborgol saat dikawal petugas Kejaksaan Agung RI. Foto: Dok. Kejaksaan.go.id

JAKARTA, KUPAS.co - Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Khusus (JAM PIDSUS) bergerak cepat mengusut tuntas skandal mega korupsi yang mengguncang program prioritas pemerintah. Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 (tiga) orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional (BGN) Tahun 2025 s.d. Tahun 2026.

Dikutip dari laman resmi kejaksaan.go.id Langkah hukum penetapan dan penahanan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juni 2026 terhadap 3 (tiga) orang tersebut menyasar jajaran elit yang merupakan Eks Pimpinan Lembaga BGN. Mereka adalah Tersangka DH selaku Eks Kepala Badan Gizi Nasional, Tersangka SS selaku Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, serta Tersangka LP selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan.

"Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah Tim Penyidik serangkaian pemeriksaan saksi terhadap Sdr. DH, SS, dan LP, yang dilakukan secara mendalam, profesional, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan asas praduga tidak bersalah.", ujar Tim Penyidik,  dalam keterangan resminya.

Konstruksi perkara dalam kasus ini mengungkap bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional. Program ini diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah. Adapun total anggaran yang digelontorkan sangat fantastis, yakni sebesar Rp85,27 triliun pada Tahun 2025 dan melonjak menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026 yang bersumber dari APBN.

Penyidik menemukan fakta bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola secara mandiri oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun dalam faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan yayasan yang sengaja dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Meskipun menyalahi aturan, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari Sdr. DH dan Sdr. SS. Melalui manipulasi ini, yayasan-yayasan tersebut mengeruk keuntungan berupa insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Belakangan terungkap bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut di antaranya ternyata dimiliki sendiri oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP.

Selain menggunakan sekoci yayasan yang terafiliasi, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP juga mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum. Ketiganya menekan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Alhasil, terjadi gelembung atau mark up harga pengadaan yang memicu pemborosan serta merugikan keuangan negara, yang sama sekali tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG.

Sejumlah proyek pengadaan yang terbukti didera penyimpangan di antaranya adalah pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen). Anggaran super besar itu telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta ditemukan indikasi mark up.

Penyimpangan berikutnya ditemukan pada pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan sarat mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang menyalahi aturan, serta pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang juga tidak sesuai ketentuan dan digelembungkan harganya. Keseluruhan rangkaian proyek bermasalah pada tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 ini dipastikan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Atas perbuatan melawan hukum tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Pada dakwaan Primair, mereka dikenakan Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara untuk dakwaan Subsidiair, penyidik menjerat dengan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, terhadap Tersangka AP, Tersangka Ya dan Tersangka IA dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan yang ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi