Kejari Pidie Limpahkan Berkas Kasus Korupsi Dana Desa ke Pengadilan Tipikor

Penyerahan berkas ke PN Banda Aceh, foto: ist

Kupas.co | Pidie — Kejaksaan Negeri Pidie resmi melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa di Gampong Kambuek Payapi Kunyet, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banda Aceh.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pidie, Muhamad Rhazi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pelimpahan tersebut dilakukan sebagai tahap lanjutan untuk segera memasuki proses persidangan.

“Berkas perkara hari ini telah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor. Selanjutnya, kami menunggu penetapan jadwal sidang dari pihak pengadilan,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Dalam proses penanganannya, perkara ini bermula dari penyelidikan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023.

Tim penyidik kemudian meningkatkan status ke tahap penyidikan setelah ditemukan indikasi kerugian keuangan negara.

Selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang saksi serta menghadirkan dua orang ahli dari Inspektorat Kabupaten Pidie.

Selain itu, sejumlah dokumen penting terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) turut diamankan sebagai barang bukti.

Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN), ditemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Dugaan penyimpangan terjadi akibat pengelolaan dana desa yang tidak sesuai ketentuan, sehingga sejumlah kegiatan desa tidak berjalan optimal.

Dalam perjalanannya, tersangka diketahui tidak memenuhi panggilan penyidik meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali. Tim juga telah melakukan pencarian ke kediaman tersangka, namun yang bersangkutan tidak ditemukan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tersangka diduga telah meninggalkan wilayah Kabupaten Pidie dan berada di luar negeri.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan. Persidangan nantinya dapat dilakukan melalui mekanisme in absentia apabila terdakwa tidak hadir, sehingga tidak menghambat jalannya penegakan hukum.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi