Kemendagri Soroti Anggaran Seremonial Aceh Rp71,7 Miliar, Nasrul Zaman: Tim TAPA Abaikan Nasib Rakyat
KUPAS.co | BANDA ACEH – Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Nasrul Zaman, melontarkan kritik keras terhadap Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Kritik ini mencuat setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan catatan merah terhadap draf APBA 2026, khususnya terkait alokasi belanja iklan, reklame, film, dan pemotretan yang menelan biaya fantastis sebesar Rp71,7 miliar.
Nasrul menilai besarnya anggaran yang bersifat seremonial tersebut membuktikan bahwa tim anggaran tidak memiliki sensitivitas terhadap krisis sosial yang tengah mengepung Aceh. Menurutnya, TAPA di bawah komando Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua tim, seolah berjalan sendiri tanpa merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2030.
"Tim TAPA harus bertanggung jawab. Sangat ironis, di tengah jeritan rakyat kecil, pemerintah justru lebih memprioritaskan anggaran untuk citra visual dan seremoni. Ini jelas mengabaikan amanah RPJMA," ujar Nasrul Zaman kepada wartawan di Banda Aceh, Jumat (30/1/2026).
Nasrul memaparkan bahwa alokasi anggaran puluhan miliar tersebut sangat kontras dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini, Aceh masih dihadapkan pada tiga persoalan krusial yang membutuhkan intervensi anggaran mendesak:
Tingginya Angka Stunting: Gizi buruk masih menjadi ancaman serius bagi generasi masa depan Aceh.
Cakupan Imunisasi Rendah: Rendahnya angka imunisasi menempatkan anak-anak Aceh dalam risiko kesehatan tinggi.
Kemiskinan Ekstrem: Kelompok masyarakat rentan dan fakir miskin belum mendapatkan bantuan yang signifikan dari kebijakan fiskal daerah.
"Sangat tidak pantas biaya publikasi dan seremoni lebih diutamakan daripada urusan perut rakyat. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menurunkan angka stunting atau memperkuat jaring pengaman sosial," tegasnya.
Lebih lanjut, Nasrul menekankan bahwa pola penganggaran yang tidak tepat sasaran ini berpotensi merusak fondasi visi besar kepemimpinan Aceh di bawah Mualem-Dek Fadh. Ia menilai langkah TAPA justru melenceng jauh dari semangat perubahan dan kesejahteraan yang dijanjikan pasangan tersebut.
"Jika tata kelola anggaran ini tidak segera direvisi total, visi membangun Aceh yang mandiri hanya akan menjadi slogan di atas kertas iklan yang mahal. Jangan sampai citra dibangun dengan mengorbankan nasib rakyat kecil," pungkas Nasrul.
Hingga berita ini diturunkan, pihak TAPA belum memberikan keterangan resmi terkait catatan Kemendagri atas alokasi anggaran seremonial tersebut.









Komentar