Kepala BGN Luruskan Status Suspend SPPG dan Mekanisme Pemberian Insentif
JAKARTA, KUPAS.co – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait status suspend SPPG dan kaitannya dengan pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dadan menegaskan bahwa status penghentian sementara (suspend) tidak serta-merta menghapuskan hak insentif, melainkan bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
Dadan menjelaskan, dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), penentuan insentif sangat bergantung pada akar masalah. Jika KLB dipicu oleh kelalaian mitra, fasilitas dapur yang tidak layak, hingga penggunaan bahan baku tidak segar, maka insentif dipastikan hangus.
"Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif," tegas Dadan di Jakarta, Rabu (29/4).
Meski berstatus suspend, SPPG masih berpeluang menerima insentif jika kesalahan yang terjadi bersifat teknis operasional. Misalnya, kesalahan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) memasak yang dinilai masih bisa diperbaiki tanpa adanya indikasi pelanggaran sistemik.
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), BGN membagi kategori suspend menjadi empat dasar penilaian:
- Kejadian menonjol bukan karena kelalaian: Tetap mendapatkan insentif.
- Kejadian menonjol akibat kelalaian: Tidak mendapatkan insentif.
- Kejadian non-menonjol (perbaikan minor): Masih mendapatkan insentif.
- Kejadian non-menonjol (perbaikan mayor): Tidak mendapatkan insentif.
Dadan mengungkapkan bahwa insentif tidak akan dibayarkan apabila SPPG diberhentikan secara permanen atau mengalami penghentian akibat tidak terpenuhinya kondisi standby readiness, seperti saat renovasi besar.
"Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional," ujarnya mengenai kategori suspend mayor.
Dari total 1.720 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 1.356 SPPG masuk dalam kategori mayor dan dipastikan tidak mendapatkan insentif.
Melalui penjelasan ini, BGN berharap para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola operasional demi pelayanan gizi yang lebih baik.