BGN Bongkar Dugaan Monopoli Supplier di SPPG, Ini Dampaknya

Foto: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dok.BGN
Foto: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Dok.BGN

KUPAS.co | Jakarta — Isu praktik monopoli supplier dan permainan harga dalam pengadaan bahan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi sorotan Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini menegaskan, pelanggaran tersebut berdampak langsung pada penghentian insentif.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan pemberian insentif tidak diberikan secara otomatis kepada SPPG yang berstatus suspend, melainkan ditentukan berdasarkan penyebab dan tingkat pelanggaran.

Dalam kasus Kejadian Luar Biasa (KLB), insentif sangat bergantung pada sumber masalah. Jika pelanggaran berasal dari mitra atau yayasan, termasuk penggunaan fasilitas yang tidak memenuhi standar, maka insentif tidak diberikan.

Hal serupa berlaku jika gangguan keamanan pangan dipicu bahan baku yang tidak layak atau praktik distribusi yang tidak sehat.

“Termasuk jika ada praktik tidak sehat seperti monopoli supplier atau permainan harga, itu jelas tidak dapat insentif,” tegas Dadan di Jakarta, Rabu, 29 April 2026.

BGN menilai praktik monopoli supplier dan permainan harga sebagai pelanggaran yang bersifat sistemik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas bahan pangan, tetapi juga mengganggu tata kelola distribusi dalam program gizi.

Sebaliknya, jika permasalahan terjadi pada aspek teknis di dapur, seperti tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP), SPPG masih berpeluang menerima insentif meskipun berstatus suspend.

Berdasarkan petunjuk teknis, terdapat sejumlah kategori dalam penilaian suspend.

Kejadian menonjol yang bukan disebabkan kelalaian penerima bantuan tetap mendapatkan insentif. Namun jika disebabkan kelalaian, insentif tidak diberikan.

Untuk kejadian non-menonjol, perbaikan minor masih memungkinkan pemberian insentif. Sementara perbaikan mayor menjadi dasar penghentian insentif.

BGN mencatat, dari 1.720 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 1.356 masuk kategori mayor sehingga tidak menerima insentif.

“Perbaikannya bisa memakan waktu satu bulan atau lebih karena menyangkut aspek yang cukup luas, baik dari sisi fasilitas, sistem, maupun kesiapan operasional,” ujarnya.

BGN berharap penegasan ini mendorong transparansi serta kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan tata kelola operasional yang baik.

Penulis: Nana
Editor: Tim Redaksi