Kepala Regional MBG Aceh : Jangan Main-main dengan Menu, Satgas Siap Evaluasi Dapur Nakal

Ilustrasi. Foto (dok.net).
Ilustrasi. Foto (dok.net).

KUPAS.co | Aceh Selatan – Polemik pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Selatan kembali mencuat. Sejumlah wali murid dan guru di berbagai sekolah mengeluhkan menu makanan yang disajikan oleh dapur pelaksana karena dinilai tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN RI) Nomor 63 Tahun 2025.

Beberapa menu yang dikeluhkan di antaranya roti kemasan, kacang garuda, spageti, hingga burger. Padahal, tujuan utama MBG sangat jelas menekan angka stunting, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, serta memberdayakan UMKM lokal dengan mengutamakan bahan makanan olahan dari pelaku usaha setempat.

Kepala Regional MBG Aceh, Mustafa Kamal saat dikonfirmasi langsung melalui panggilan WhatsApp oleh redaksi KUPAS.co, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir adanya dapur pelaksana yang “bermain-main” dengan menu MBG.

“Jika ada dapur yang bermain-main dengan menu yang sudah ditetapkan dalam juknis, tolong laporkan beserta bukti. Kita akan segera evaluasi dan ambil tindakan tegas. Ini program pemerintah, bukan ajang mencari keuntungan pribadi,” tegas Mustafa, Selasa (7/10/2025).

Mustafa menambahkan, program MBG sejatinya memiliki misi besar bagi masyarakat.

“Tujuan utama program MBG ini jelas menekan angka stunting, meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi pengangguran, serta memberdayakan UMKM lokal agar bisa berkembang. Tapi kenyataannya, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari harapan dan akan segera kita evaluasi,” ujarnya dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Mustafa menjelaskan bahwa MBG merupakan bentuk perhatian serius pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat di daerah.

“Dengan adanya program ini, masyarakat sangat terbantu. Tujuan pemerintah jelas, menekan angka stunting, memajukan UMKM daerah, meningkatkan ekonomi, serta membuka banyak lapangan kerja,” tambahnya.

Berdasarkan SK BGN RI Nomor 63 Tahun 2025, besaran anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp15.000 per penerima manfaat per hari, dengan rincian:

  • Rp8.000 untuk bahan makanan bagi anak balita, PAUD/TK/RA, dan SD/MI kelas 1–3
  • Rp10.000 untuk SD/MI kelas 4–6, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui
  • Rp3.000 untuk biaya operasional seperti listrik, gas, air, bahan bakar, dan distribusi; serta
  • Rp2.000 untuk sewa sarana dan peralatan, sebagaimana tercantum dalam SK BGN RI No. 63/2025 Pasal 2 dan Lampiran Halaman 129–130.

Mustafa juga mengungkapkan, hingga saat ini Satgas MBG Aceh telah terbentuk di 18 dari 23 kabupaten/kota, dan dalam pembentukannya turut melibatkan Dinas Kesehatan, BPOM, serta Dinas Pendidikan.

“Saya tegaskan, jangan ada yang mencoba memonopoli program MBG ini. Semua pihak harus bekerja sama, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Satgas akan segera kami evaluasi agar pengawasan lebih maksimal,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya akan lebih mengutamakan pembelian kebutuhan dapur dari UMKM setempat untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. Bahkan, satu dapur MBG nantinya akan menggandeng sekitar 20 UMKM daerah agar dapat berkontribusi dalam penyediaan bahan kebutuhan dapur.

Terkait bahan pangan tertentu seperti sayuran dan palawija misalnya wortel yang selama ini masih dipesan dari luar Aceh Mustafa menyebut telah berkoordinasi dengan Bupati Aceh Tengah untuk menyiapkan lahan pertanian khusus guna memenuhi kebutuhan MBG, sehingga seluruh pasokan dapat berasal dari dalam provinsi sendiri.

“Tujuan kita sederhana, agar uang rakyat berputar di Aceh. MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi, tapi juga menghidupkan ekonomi rakyat. Jadi kalau ada dapur yang bermain-main dengan menu dan tidak mengikuti juknis, saya pastikan akan segera dievaluasi,” pungkas Mustafa dengan tegas.