Keterwakilan Muhammadiyah di MPU Sangat Penting Dalam Membangun Aceh Selatan Maju dan Produktif
KUPAS.co - Majelis Permusyawaratan Ulama atau disingkat dengan MPU merupakan lembaga dan organisasi tempat berhimpun dan bermusyawarahnya para Ulama dan Cendikiawan muslim yang bersifat independen, dan eksistensinya setara dengan badan Legislatif tingkat Nasional dalam merumuskan fatwanya yaitu berupa Qanun-qanun jinayat.
Lembaga keistimewaan Aceh berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) diatur oleh Qanun Aceh. Qanun adalah peraturan daerah yang berlaku di Provinsi Aceh dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Aceh Selatan, Rusdi Kurnia mengatakan, MPU Aceh adalah lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.Qanun yang mengatur MPU Aceh di antaranya, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang MPU Aceh, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang MPU Aceh.
"Qanun tersebut menjelaskan tentang pengaturan struktur, fungsi, dan wewenang MPU Aceh dan kabupaten/kota, serta tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus MPU Aceh Kapubaten/kota. Dengan demikian, MPU Aceh memiliki landasan hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keistimewaan Aceh," ucap Rusdi dalam rilisnya kepada Kupas.co, Sabtu 5 April 2025.
Ia menjelaskan dalam kontek Kabupaten Aceh Selatan, menentukan kepengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan setidaknya mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk dapat memastikan bahwa lembaga tersebut efektif secara fungsinya.
Tentunya keterwakilan pengurus MPU Aceh Selatan Secara luas yaitu secara pendekatan Plural/person dan Majemuk yang luas ini merupakan konsep yang menekankan pentingnya keterwakilan berbagai kelompok organisasi keagamaan di Aceh Selatan.
Sehingga perspektif ini bahagian cara untuk mencapai lembaga terhormat tersebut lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, salah satunya penerapan syariat Islam.
"Dengan demikian, MPU Aceh Selatan benar benar menjadi lembaga yang mewakili masyarakat Aceh Selatan dan dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Keterwakilan Plural dan Majemuk juga bahagian meningkatkan kepercayaan masyarakat Aceh Selatan terhadap lembaga ini,"jelasnya.
Walaupun dari satu sisi kita tidak dapat mengabaikan kriteria objektif dalam kepengurusan majelis tersebut seperti keahlian agamanya, pengalaman dakwahnya, dan komitmen terhadap keagamaan dan kemasyarakatan dalam menegakan syariat Islam di Aceh Selatan.
Rusdi Kurnia, M.Pd menambahkan pentingnya keterbukaan dan keberagaman dalam penentuan pengurus MPU Aceh Selatan ke depannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek regulatif, dilakukan secara efektif dan akuntabel, dan transparan.
Rusdi kurnia memberikan contoh, selama ini lebih kurang 15 tahun para tokoh organisasi keagamaan sekelas Muhammadiyah Aceh Selatan tidak pernah dilibatkan kembali dalam kepengurusan MPU Aceh Selatan, artinya sudah berjalan 15 tahun silam tidak ada keterwakilan tokoh-tokoh Muhammadiyah di lembaga MPU Aceh Selatan ini.
Padahal Secara kompetensi keilmuan agama, pengalaman sosial keagamaan maupun background pendidikan agama sangat memadai. Dan banyak diantara alumni Mesir, Sudan dan timur tengah lainnya yang berwarga Muhammadiyah dan menjadi tokoh Muhammadiyah, seperti tokoh Muhammadiyah di labuhan haji raya, Meukek, sawang, Samadua, Tapaktuan, Kluet raya dan kecamatan lainnya di kabupaten Aceh Selatan, mereka ada dari alumni timur tengah. Mungkin saja selama ini akses ke sana tertutup.
"Kalau dilihat secara nasional, tokoh Muhammadiyah memiliki peran penting dalam membangun Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Buya Hamka, bahkan beliau Ketua MUI pertama di indonesia dan salah satu tokoh besar Muhammadiyah yang berpengaruh. di MPU Aceh ada nama Prof, Al Yasa' Abu Bakar yang menjadi Anggota dan pengurus MPU Aceh, beliau mantan ketua Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh,"ujarnya.
Artinya keterwakilan tokoh Muhammadiyah di MPU Provinsi Aceh menjadi prioritas utama dalam membangun sinergi lintas organisasi keagamaan. Nah, dengan demikian, pelibatan tokoh Muhammadiyah dalam pengurus MPU Aceh Selatan dapat memperkuat hubungan antara organisasi keagamaan dan lembaga keagamaan di Aceh Selatan khususnya.
"Kita berharap kepada bapak bupati Aceh Selatan, role model seperti ini yang seharusnya di jalankan MPU Aceh Selatan ke depan untuk mencapai Aceh Selatan maju dalam membangun kebersamaan dan produktif dalam keberagaman," tutupnya.









Komentar