Ketua DPRK Aceh Selatan: Jangan Ada Intervensi Yayasan ke SPPG, Menu MBG Harus Sesuai Juknis
KUPAS.co | Aceh Selatan — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan, Hj. Rema Mishul Azwa, menegaskan agar seluruh pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) bekerja secara profesional, transparan, dan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Rema saat memimpin rapat bersama Ketua Yayasan, Kepala SPPG, dan ahli gizi di ruang rapat DPRK Aceh Selatan, Kamis (16/10/2025).
Dalam rapat tersebut, Rema menyoroti pentingnya koordinasi yang bersih dari intervensi pihak mana pun. Ia menegaskan bahwa SPPG (Satuan Pelaksana Program Gizi) memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyusunan dan pelaksanaan menu MBG, dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mitra maupun yayasan.
“SPPG ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap menu makanan. Jangan sampai ada intervensi dari pihak mitra maupun yayasan, karena jika terjadi sesuatu masalah hukum, yang akan mempertanggungjawabkannya adalah SPPG sebagai kepala dapur,” tegas Rema.
Lebih lanjut, Ketua DPRK Aceh Selatan itu juga menegaskan kepada pihak yayasan agar turut mengawasi pelaksanaan program dengan benar. Namun, jika ditemukan adanya dapur di bawah naungan yayasan yang tidak menjalankan juknis dan tidak memenuhi standar gizi, maka izin operasinya harus segera dicabut.
“Saya minta kepada pihak yayasan, bila ada dapur di bawah salah satu yayasan yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai juknis pemenuhan gizi, maka dapur tersebut harus dicabut izin operasinya. Ini untuk menjaga mutu, keselamatan, dan kredibilitas program MBG,” tegasnya lagi.
Rema juga mengingatkan bahwa program MBG merupakan bagian dari komitmen nasional Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan standar “Zero Insiden”, di mana tidak boleh ada kasus keracunan, kelalaian, atau penyimpangan menu dalam pelaksanaan.
“Presiden sudah menekankan soal Zero Insiden. Artinya tidak boleh ada kelalaian, penyimpangan, apalagi kasus keracunan. Kita di daerah wajib mengawal komitmen itu dengan disiplin dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Selain soal teknis dan pengawasan, Rema turut menyoroti aspek kualitas penyajian agar anak-anak penerima manfaat lebih semangat menikmati makanan di sekolah.
“Makanan harus bersih, dikemas rapi, tampil menarik, dan bergizi. Anak-anak harus senang makan, bukan terpaksa. Jadi selain sesuai juknis, juga harus diperhatikan higienitas dan estetika penyajiannya,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Rema juga mendorong agar petani dan UMKM lokal dilibatkan dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG, agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat di tingkat desa.
“Kita punya banyak petani sayur, telur, dan hasil bumi lainnya. Libatkan mereka, supaya MBG ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” ujar politisi perempuan tersebut.
Rapat ditutup dengan penegasan bersama antara DPRK, pihak yayasan, SPPG, dan ahli gizi untuk terus meningkatkan pengawasan serta memastikan pelaksanaan program MBG di Aceh Selatan berjalan sesuai juknis, aman dikonsumsi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.









Komentar