Dugaan Penyelewengan Dana PIP di SMAN 1 Trumon Diklaim Tuntas, Begini Penjelasan Kepala Sekolah

KUPAS.co, ACEH SELATAN — Polemik dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMAN 1 Trumon, Aceh Selatan, disebut telah diselesaikan melalui mekanisme klarifikasi dan audit internal.

Pihak sekolah menegaskan telah menuntaskan kekeliruan data dan menyalurkan hak siswa sesuai hasil rapat bersama para pemangku kepentingan.

Kepala sekolah Sri Wahyuni, melalui keterangan tertulis menjelaskan, persoalan PIP sejatinya sudah dibahas dalam rapat pada 4 Februari 2026 yang melibatkan wali murid, pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), unsur kepolisian yang diwakili Wakapolsek, Babinsa, serta komite sekolah.

"Dalam rapat tersebut disepakati tiga poin utama. Pertama, pihak sekolah bertanggung jawab apabila terdapat kekeliruan data, terlepas dari siapa oknum pelakunya. Kedua, pemegang buku rekening PIP diminta mencetak rekening koran untuk verifikasi. Ketiga, penyelesaian masalah ditempuh secara kekeluargaan," jelasnya, Kamis (5/3/2026).

Namun, dua pekan setelah rapat, baru empat wali murid yang menyerahkan rekening koran ke sekolah. Sejumlah wali murid justru menyerahkan dokumen itu kepada pihak ketiga yang kemudian meneruskannya kepada pengawas pembina sekolah.

Situasi berkembang pada 10 Februari 2026 ketika Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Aceh Selatan bersama jajaran mendatangi sekolah untuk meminta klarifikasi. Pada pertemuan yang juga menghadirkan wali siswa tersebut, disepakati bahwa sekolah harus menuntaskan data yang keliru paling lambat 18 Februari 2026.

Sekolah kemudian melakukan audit dengan mencocokkan arsip penyaluran dan rekening koran wali murid. Hasilnya, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang selanjutnya diklaim telah diselesaikan sebelum tenggat waktu.

Menurut pihak sekolah, kekeliruan itu berasal dari data usulan PIP di luar jalur reguler sekolah, antara lain usulan pihak ketiga, Komisi X DPR RI, dan usulan pribadi anggota DPR. Data tersebut disebut tidak terdeteksi oleh sekolah dan tidak pernah dikonfirmasi oleh operator PIP.

Kondisi ini sempat memunculkan asumsi di masyarakat bahwa kepala sekolah menggelapkan dana PIP. Untuk menelusuri hal itu, sekolah meminta bantuan BSI menelusuri waktu dan lokasi pencairan.

“Hasil penelusuran menunjukkan adanya penarikan pada Desember 2025 di luar jam wajar dan di lokasi ATM berbeda,” ungkap Sri Wahyuni.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) bank, lanjut pihak sekolah, terlihat penarikan dana melalui ATM tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Dana tersebut juga disebut tidak pernah diserahkan kepada pihak sekolah dan tidak tercatat dalam data penyaluran resmi.

Sekolah menegaskan persoalan administratif telah diselesaikan. Namun, mereka menilai masih ada pihak ketiga yang memfasilitasi dan menggerakkan massa untuk mendesak pencopotan kepala sekolah, sehingga polemik terus bergulir.