1. Nasional

Komisi III DPR Puji Kinerja Kejagung: Setor Rp11,42 Triliun Hasil Penertiban Kawasan Hutan

JAKARTA, KUPAS.co - Komisi III DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian progresif Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas tersebut berhasil menyetorkan uang rampasan dan denda administratif sebesar Rp11,42 triliun ke kas negara dari sektor penyalah gunaan kawasan hutan.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menilai prestasi ini bukan sekedar keberhasilan teknis, melainkan momentum krusial untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum di Indonesia.

"Kinerja seperti ini harus dijaga dan ditingkatkan, jangan sebatas seremonial. Negara membutuhkan keberanian aparat untuk menindak pelanggaran besar yang merugikan rakyat," tegas politikus NasDem tersebut dalam keterangan persnya di Jakarta, MInggu (12/4/2026).

Rudianto menekankan bahwa langkah Satgas PKH mencerminkan paradigma penegakan hukum modern yang mengedepankan pemulihan aset (asset recovery). Menurutnya, penyelamatan keuangan negara di sektor sumber daya alam (SDA) adalah langkah strategis untuk memastikan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat.

Sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung, Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal dan memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun penguatan anggaran.

“Langkah tersebut penting agar penegakan hukum berbasis pemulihan aset negara dapat semakin optimal, khususnya dalam sektor sumber daya alam yang selama ini rawan pelanggaran,” tambah Rudianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan uang rampasan senilai Rp11,4 triliun tersebut di Kejaksaan Agung pada Jumat (10/4/2026). Presiden mengungkapkan rasa bangganya atas konsistensi Kejaksaan dalam menyelamatkan keuangan negara.

"Kita hari ini hadir dalam acara penyerahan hasil penyelamatan keuangan dan aset negara, serta penagihan denda administratif tahun 2026 sebesar Rp11.420.104.815.858," ujar Presiden Prabowo.

Hingga April 2026, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan Agung tercatat telah menyelamatkan total uang tunai sebesar Rp31,3 triliun, yang terakumulasi dari berbagai penindakan sejak Oktober 2025.

Berita Lainnya