Komisi III DPR RI Minta Evaluasi Hak Keuangan Hakim Ad Hoc

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia, foto: ist

Kupas.co | Banda Aceh - Komisi III DPR RI meminta Pemerintah melalui kementerian terkait bersama Mahkamah Agung RI untuk mengevaluasi dan mengkaji Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 jo Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia pada Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam RDP tersebut, Komisi III DPR RI menyoroti pemenuhan hak fasilitas Hakim Ad Hoc, khususnya terkait tunjangan kemahalan, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, serta hak non-gaji lainnya.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga meminta Mahkamah Agung RI memberikan perlindungan kepada Hakim Ad Hoc yang menyampaikan aspirasi sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwakilan FSHA Indonesia, Aidil Akbar, menyampaikan bahwa Komisi III DPR RI juga memberikan sejumlah masukan dan menyatakan dukungan terhadap usulan yang disampaikan FSHA Indonesia dalam RDP tersebut.

“Komisi III DPR RI meminta percepatan penerbitan Peraturan Presiden baru terkait hak keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc serta penguatan perlindungan bagi Hakim Ad Hoc,” ujar Aidil Akbar, Kamis (15/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi III DPR RI meminta FSHA Indonesia menghentikan rencana mogok sidang hingga 21 Januari 2026 dan aksi unjuk rasa pada 22–23 Januari 2026.

FSHA Indonesia menyatakan telah mengimbau seluruh Hakim Ad Hoc untuk menghentikan aksi dan menunggu tindak lanjut atas rekomendasi Komisi III DPR RI.