Komisi V DPR RI Desak Percepatan Huntap di Aceh, Dorong Pelibatan Pengusaha Lokal

Kunjungan Kerja Spesifik ke Aceh, Komisi V DPR RI, H. Irmawan, S.Sos., M.M. Foto: Ist
Kunjungan Kerja Spesifik ke Aceh, Komisi V DPR RI, H. Irmawan, S.Sos., M.M. Foto: Ist

BANDA ACEH, KUPAS.co – Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera mengakselerasi penyediaan lahan dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Aceh. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Aceh, Ketua Tim Komisi V DPR RI, H. Irmawan, S.Sos., M.M., menyoroti masih banyaknya daerah terdampak yang belum memiliki kepastian lahan untuk relokasi warga. Menurutnya, koordinasi intensif antara pusat dan daerah menjadi kunci agar pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan optimal melalui penyediaan hunian yang layak.

“Hari ini kami ingin membahas pembangunan hunian tetap. Saat ini, banyak kabupaten dan kota yang terkena bencana belum memiliki lahan untuk pembangunan tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mendiskusikan penyediaan lahan untuk hunian tetap di daerah-daerah yang terdampak bencana,” ujar Irmawan.

Selain persoalan teknis lahan, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian khusus pada keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. H. Irmawan menegaskan bahwa pelaku usaha di daerah tidak boleh hanya menjadi saksi atas pembangunan di wilayah mereka sendiri, melainkan harus dilibatkan secara aktif mengingat kontribusi nyata mereka saat fase tanggap darurat berlangsung.

“Pengusaha lokal adalah pihak yang berada di garis terdepan saat bencana terjadi dan secara sukarela membantu masyarakat. Kami berharap Kementerian PKP dapat melibatkan pengusaha lokal dalam proyek pembangunan perumahan, sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri,” tegasnya.

Komisi V berkomitmen akan mengundang pihak terkait guna membahas peningkatan kapasitas para pengusaha lokal ini agar siap bersinergi dalam standar pembangunan hunian tetap.

Merespons dorongan tersebut, Direktur Bina Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Syamsiar Nurhayadi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah merancang skema pembangunan hunian tetap secara bertahap untuk periode 2026 hingga 2028. Untuk tahun 2026, potensi pembangunan tercatat sebanyak 6.220 unit rumah yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Aceh. Namun, tantangan utama saat ini masih terletak pada aspek administrasi lahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah daerah.

“Pada tahun 2026, ketersediaan lahan tercatat mencapai ±131,74 hektare yang tersebar di 38 lokasi di 8 kabupaten/kota, dengan potensi pembangunan sebanyak 6.220 unit rumah. Meski demikian, sebagian lahan masih dalam proses pengadaan dan pembebasan oleh pemerintah daerah, sehingga memerlukan percepatan penyelesaian,” jelas Syamsiar.

Sebagai langkah percepatan yang luar biasa, Kementerian PKP juga memperkenalkan skema gotong royong yang melibatkan sektor swasta. Inisiasi dari Menteri PKP Maruarar Sirait ini bertujuan untuk memangkas waktu tunggu masyarakat korban bencana dalam mendapatkan hunian baru melalui dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Menteri Perumahan Bapak Maruarar Sirait menginisiasi pembangunan hunian tetap dengan skema gotong royong melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 1.000 unit rumah, yang akan dibangun masing-masing 500 unit di Kabupaten Aceh Tamiang dan 500 unit di Kabupaten Aceh Utara,” pungkas Syamsiar.

Sinergi lintas sektor antara DPR, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga donor ini diharapkan mampu mewujudkan hunian yang aman dan berkelanjutan bagi warga Aceh terdampak bencana tepat pada waktunya.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi