Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh Tagih Janji Prabowo Soal Legalisasi Tambang Rakyat

Foto: Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh, Khairul Abrar IH, Dok.Ist
Foto: Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh, Khairul Abrar IH, Dok.Ist

KUPAS.co | BANDA ACEH — Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan janji legalisasi tambang rakyat. Organisasi tersebut menilai penambangan rakyat yang dikelola secara legal dan diawasi ketat berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) besar bagi Aceh sekaligus menekan praktik tambang ilegal, Jumat (8/5/2026).

Direktur Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh, Khairul Abrar IH, menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret pemerintah terkait legalisasi tambang rakyat sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Khairul, pemerintah tidak boleh terus menutup mata terhadap aktivitas tambang rakyat yang selama ini tumbuh di tengah masyarakat tanpa kepastian hukum yang jelas.

“Jangan hanya bicara penertiban dan penangkapan. Negara harus hadir memberikan solusi. Presiden Prabowo pernah menyampaikan keberpihakan terhadap penambangan rakyat. Hari ini masyarakat menunggu realisasi janji itu,” tegas Khairul Abrar IH.

Ia mengatakan, legalisasi tambang rakyat dengan sistem pengawasan ketat justru dapat memberi manfaat besar bagi daerah. Selain membuka ruang ekonomi masyarakat, sektor tersebut juga dinilai mampu meningkatkan pemasukan negara dan daerah melalui sektor PAD.

Namun, Khairul mengingatkan bahwa selama tambang rakyat tetap berada dalam ruang ilegal, maka berbagai persoalan akan terus muncul, mulai dari kerusakan lingkungan hingga konflik sosial.

“Selama rakyat dipaksa bekerja dalam ruang ilegal, maka mafia tambang akan terus hidup. Negara rugi, rakyat ditekan, lingkungan rusak. Ini harus dihentikan dengan kebijakan yang berani dan berpihak kepada masyarakat kecil,” ujarnya.

Konsorsium Hutan dan Sungai Aceh juga meminta pemerintah melibatkan banyak pihak dalam pengawasan apabila legalisasi tambang rakyat benar-benar diterapkan.

Pelibatan instansi terkait, aparat penegak hukum, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat dinilai penting agar aktivitas pertambangan rakyat tetap terkendali dan tidak merusak ekosistem hutan maupun sungai.

“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan pemerintah semata. Harus ada keterlibatan publik, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil agar tambang rakyat berjalan dengan aturan yang jelas serta tetap menjaga kelestarian hutan dan sungai,” lanjutnya.

Selain aspek pengawasan, Khairul juga menekankan bahwa legalisasi tambang rakyat harus memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat lokal di kawasan tambang.

Menurut dia, masyarakat selama ini kerap hanya menjadi penonton di wilayah sendiri, sementara keuntungan ekonomi lebih banyak dinikmati pihak luar.

“Rakyat jangan terus dijadikan korban. Jika tambang rakyat dilegalkan, maka masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama dalam mendapatkan manfaat ekonomi, lapangan kerja, hingga peningkatan kesejahteraan,” tutupnya.

Penulis: Ramli
Editor: Tim Redaksi